PORTALNTT.COM, SUMBA BARAT DAYA –
Kepala dinas PMD, Dominggus Bulla mengakui peranan Pihak keamanan dalam proses pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2021 di Sumba Barat Daya sangatlah penting sehingga dirinya menjadi salah satu pihak yang menyetujui adanya anggaran keamanan yang diajukan Polres SBD. Hal ini ia sampaikan, Rabu (2/6) siang di ruangannya.
Dominggus mengakui bahwa di awal memang ada anggaran untuk pengamanan namun nilainya tidak mencukupi jika dilihat dari kebutuhan personil aparat di lapangan. Sehingga ada perubahan nominal anggaran yang diperuntukkan buat pengamanan selama pilkades ini. Semua itu sebutnya dibahas dalam pertemuan bersama dirinya, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Christofel Horo, Wakil Ketua 1 DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo dan Kapolres SBD serta Dandim 1629/Sumba Barat Daya di Polres SBD pagi tadi.
“Nilainya saya tidak ingat persis berapa yang pasti anggaran sekarang itu sudah dilakukan pengurangan. Sedang model pengamanannya itu sebagaimana dijelaskan akan dimulai dari penetapan calon, pemungutan suara, dan pelantikan serta pengamanan di dua instansi yakni Inspektorat dan PMD SBD yang nanti ditambahkan. Sedang untuk BKO itu masing-masing dari Brimob Polda NTT, BKO Sabhara Polres SB, BKO Sabhara Sumba Timur. Ini yang tadi kami rapatkan,” katanya.
Dirinya pun berharap dengan kehadiran pihak keamanan nantinya pelaksanaan Pilkades bisa berlangsung aman dan damai sebagaimana harapan masyarakat Sumba Barat Daya pada umumnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD SBD, Samsi Pua Golo yang dihubungi terpisah mengakui adanya penambahan anggaran bagi pihak keamanan. Dan hal itu sudah sempat ia sampaikan ke Pihak Polres untuk berkoordinasi dengan pihak Keuangan Daerah untuk bersama menganalisa keuangan yang diajukan tersebut disesuaikan dengan anggaran di daerah.
“Tapi saran saya sih lebih baik diakomodir semua karena ini untuk keamanan. Keamanan harus jadi prioritas. Lancar tidaknya pilkades ini juga tidak lepas dari campur tangan pihak keamanan itu sendiri. Sehingga perlu diback up termasuk tambahan anggaran 100 juta itu saya harap bisalah diakomodir. Sekali lagi biar administrasi baik sekalipun tapi kalau ada gangguan terus saya pikir itu juga sulit. Apalagi kerja mereka ini mobile dan disesuaikan dengan skala prioritas daerah mana yang rawan dimana kita tahu tingkat kerawanan setiap desa itu berbeda,” katanya.