Antara Konsolidasi NasDem NTT, Isu Merger, dan Krisis Kepercayaan terhadap Partai Politik
Oleh:Maria Gratzia Daria Riberu,Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana
Sumber: AFB TV Kupang | Tanggal: 26 April 2026
Pada pertengahan April 2026, dunia politik NTT mendadak riuh. Sekitar 2.700 kader NasDem dari 22kabupaten/kota se-NTT beramai-ramai menyuarakan dukungan, sambil mengultimatum Majalah Tempo terkait laporan yang dianggap menghina partai mereka. Di Larantuka, demonstrasi serupa ikut bergema. Di Kupang, pernyataan resmi disampaikan. Di berbagai daerah terpencil NTT, kader-kader beraksi serentak di bawah satu komando.
Saya menyimak peristiwa ini dengan perasaan campur aduk antara kagum melihat soliditas organisasi, dan prihatin melihat energi besar yang dikerahkan bukan untuk rakyat, melainkan untuk membela nama baik partai.
Masalah Pertama: Apa yang Sebenarnya Ditakutkan?
Perdebatan ini bermula dari laporan utama Majalah Tempo edisi 12 April 2026 yang berjudul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang mengungkap mengenai gagasan penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto. Bagi NasDem, sampul Tempo bukan sekadar kritik ringan. Ketua DPW NasDem NTT, Edistasius Endi, menilai narasi itu memposisikan partai mereka sebagai pihak yang menjual-beli kepentingan politik secara oportunis.
Respons NasDem pun tegas dan terstruktur: Tempo diultimatum selama 1×24 jam untuk meminta maaf secara tertulis, bahkan harus dipublikasikan selama satu bulan berturut-turut.Lalu, mengapa adanya reaksi sebesar ini? Jika laporan itu salah, jalur hukum sudah jelas tersedia. Tempo sendiri menegaskan bahwa beritanya telah diverifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik, serta mengajak sengketa diselesaikan lewat Dewan Pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jalur Dewan Pers itulah yang paling tepat, bukan menggerakkan ribuan kader secara massal. Ironisnya, respons berlebihan ini justru tanpa disadari memperkuat keraguan publik: benarkah laporan itu mengena pada kenyataan?
Masalah Kedua: Mahar Politik dan Kepercayaan yang Sudah Retak
Di balik kontroversi ini tersembunyi isu struktural yang lebih serius,yakni rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Tuduhan seperti “partai komersial” yang memicu kemarahan NasDem bukan hanya datang begitu saja. Ia lahir dari luka lama masyarakat akibat praktik mahar politik yang sudah jadi rahasia umum.
KPK dalam dokumentasi kasusnya menyebut mahar politik sebagai uang yang dibayar kandidat ke partai demi rekomendasi, yang sering jadi celah korupsi bagi kepala daerah. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) mengungkap hanya 28% responden yang yakin partai politik bekerja demi rakyat, bukan kepentingan elite mereka sendiri.
Di NTT, Ketua DPW NasDem Edistasius Endi sendiri mengakui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap NasDem di sejumlah daerah masih lemah, sehingga ini jadi tugas bersama. Pengakuan jujur itu patut diapresiasi. Namun, konfliknya justru di sini: bukannya menyelesaikan krisis kepercayaan lewat aksi konkret di lapangan, energi terbesar malah tersedot untuk menanggapi sampul majalah semata.
Masalah Ketiga: Konsolidasi untuk Siapa?
NasDem NTT kini aktif bergerak ke berbagai daerah, dari Larantuka hingga Sumba dan Sikka, guna memperkuat konsolidasi menjelang Pileg 2029. Ketua DPW menegaskan bahwa proses konsolidasi tak boleh ditunda, serta memintaseluruh elemen partai untuk segera mengidentifikasi kader- kader potensial mulai sekarang. Ini pendekatan partai yang masuk akal: mulai lebih dini, fondasi lebih kokoh.
Namun, konsolidasi tanpa program nyata untuk rakyat ibarat mesin yang jalan tapi tak punya roda. NTT masih kesulitan dengan tingkat kemiskinan yang tak kunjung turun. Data BPS (Maret 2024) mencatat angka kemiskinan di NTT 19,48% angka ini tertinggi ketiga se-Indonesia. Infrastruktur jalan di pedalaman Flores Timur, Sumba, serta wilayah kepulauan masih sangat kurang. Akses kesehatan dan pendidikan pun tetap jadi impian bagi banyak masyarakat terpencil.
Di tengah realitas ini, konsolidasi partai yang terlihat cenderung fokus pada perebutan kursi dan target pemilu, ketimbang solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan rakyat NTT.
Solusi: Langkah yang Perlu Diambil?
Pertama, selesaikan perselisihan dengan media lewat saluran resmi yang tepat. Dewan Pers justru lembaga ideal untuk mengevaluasi apakah laporan Tempo melanggar etika jurnalistik atau tidak. Menggerakkan ribuan kader secara massal malah menciptakan citra bahwa partai lebih suka mengandalkan tekanan ketimbang logika argumen.
Kedua, ubah konsolidasi menjadi aksi pelayanan rakyat, bukan hanya alat kampanye. Bayangkan jika kekuatan ribuan kader yang bisa dimobilisasi sekaligus untuk demonstrasi dialihkan ke program sosial seperti pengobatan gratis, pendampingan petani, atau sosialisasi politik di desa-desa itu cara ampuh membuktikan NasDem bukan partai yang hanya mengejar keuntungan.
Ketiga, tingkatkan transparansi keuangan partai secara proaktif. Cara paling kuat melawan tuduhan “partai komersial” adalah membuka laporan keuangan secara terbuka ke publik, bukan sekadar formalitas ke KPU, melainkan bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.
Keempat, bangun kaderisasi berlandaskan kompetensi, bukan kesetiaan semata. Edistasius Endi sendiri sering menyoroti urgensi membekali kader dengan intelektualitas dan integritas. Jika ini dijalankan serius bukan cuma kata-kata di mimbar maka NasDem NTT berpotensi mengubah lanskap politik daerah menjadi lebih bermartabat.
Saya percaya partai politik adalah pilar demokrasi yang tidak bisa diabaikan. Tapi partai yang kuat bukan partai yang paling cepat tersinggung melainkan partai yang paling tangguh menghadapi kritik dan paling konsisten bekerja untuk rakyat.
Konsolidasi dari Larantuka boleh saja berlanjut. Tapi yang paling penting bukan seberapa solid kader berdiri di belakang pemimpin partai melainkan seberapa nyata partai itu berdiri di depan rakyat NTT yang masih menunggu perubahan.
Referensi & Sumber Data:
• AFB TV Kupang (sumber berita utama)
• Okebajo.com — “NasDem NTT Pasang Badan: 2.700 Kader Ultimatum Majalah Tempo” (15 April 2026)
• Tempo.co — “Respons Tempo atas Protes NasDem perihal Sampul Majalah” (14 April 2026)
• Media Indonesia — “NasDem NTT Tuntut Permintaan Maaf Majalah Tempo” (15 April 2026)
• Media Labuan Bajo — “Lantik Pengurus NasDem Sikka, Edi Endi Minta Kader Konsolidasi” (Maret 2026)
• BPS Indonesia — Data Kemiskinan NTT, Maret 2024 (19,48%)
• Survei Indikator Politik Indonesia, 2024
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
