PORTALNTT.COM, KUPANG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mateus Osorio Soares, mengingatkan Perum Bulog NTT untuk tidak main-main dengan urusan pangan rakyat. Peringatan ini disampaikan menyusul temuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasaran dengan kondisi memprihatinkan beras berkutu, berwarna kekuningan, dan tidak layak konsumsi.
Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) itu menegaskan, distribusi beras berkualitas buruk mencoreng citra Bulog sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap program pangan pemerintah.
“Beras yang disalurkan untuk program SPHP tidak boleh asal-asalan. Bulog harus memastikan setiap butir beras yang sampai ke masyarakat memenuhi standar kualitas yang layak,” tegas Mateus Soares, Kamis (16/10/2025).
Mateus menyoroti lemahnya pengawasan dan kontrol mutu yang dilakukan Bulog, sehingga beras tidak layak konsumsi bisa lolos dan beredar di pasaran. Ia menilai, hal ini menunjukkan sistem distribusi dan pengawasan yang tidak berjalan optimal.
Menurutnya, Bulog tidak hanya bertugas menjamin ketersediaan beras dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus memastikan kualitas beras sebagai pondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat NTT.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat, termasuk para ASN yang menerima jatah beras bulanan, mendapatkan beras berkutu dan berwarna kuning. Ini persoalan serius, karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Keluhan mengenai kualitas beras tersebut, kata Mateus, bahkan datang langsung dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa instansi di TTS dan Kupang, yang mengaku kecewa menerima beras dengan mutu di bawah standar.
Ia mendesak Bulog NTT segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian beras SPHP agar kejadian serupa tidak terulang.
“Bulog jangan mempermainkan perut rakyat dengan beras tak layak. Kalau ini terus dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga ketahanan pangan,” tandasnya.
Mateus juga mengajak pemerintah daerah dan DPRD di semua kabupaten untuk bersinergi melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP, agar setiap bantuan atau subsidi pangan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
