Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO — Ketika pemerintah daerah berbicara soal efisiensi anggaran, publik berharap ada perubahan arah kebijakan yang lebih tajam dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Namun fakta penggunaan Dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2025 di Kabupaten Rote Ndao justru menghadirkan potret lain. Anggaran miliaran rupiah mengalir deras, tapi arah kebijakannya masih kabur dan cenderung mengulang pola lama.
Sesuai dengan data yang diperoleh media ini dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa Total Dana SILPA Rote Ndao Tahun 2025 sebesar mencapai Rp14,77 Miliar yang juga sudah mendapat persetujuan dari DPRD Rote Ndao untuk dapat digunakan mendahului atau sebelum perubahan APBD 2026.
Sementara itu, dua orang Anggota DPRD Rote Ndao, Efendi Muda dan Feky Boelan saat dikonfirmasi media pada, Rabu (29/4/2026) lalu juga membenarkan bahwa DPRD Rote Ndao telah menyetujui agar Dana SiLPA tersebut boleh digunakan mendahului APBD Perubahan. Mekanisme tidak melarang hal ini, tapi seperti ada peruntukan Dana SiLPA tersebut ?
Jika ditelusuri, sebagian besar penggunaan SiLPA justru dialokasikan untuk kegiatan lanjutan tahun 2025. Ini terlihat jelas pada sektor pendidikan dan infrastruktur. Di Dinas Pendidikan, lebih dari Rp2 miliar dihabiskan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan fasilitas, hingga pengadaan alat permainan edukatif. Sementara di Dinas PUPR, anggaran mencapai Rp4,6 miliar untuk peningkatan jalan dan proyek fisik lainnya.
Sekilas tampak wajar. Tapi di balik itu ada persoalan mendasar, mengapa proyek-proyek ini tidak selesai dalam satu tahun anggaran ?. Jika setiap tahun anggaran diakhiri dengan pekerjaan yang belum tuntas, maka SiLPA bukan lagi efisiensi, melainkan indikator perencanaan yang lemah dan eksekusi yang tidak disiplin.
Sementara itu di sektor Kesehatan tercatat menyerap Rp2,6 miliar dari total Dana SiLPA tersebut dengan rincian; Rp1,05 miliar untuk insentif 10 dokter spesialis, Rp650 juta untuk pengadaan mobil ambulans, dan ratusan juta lainnya untuk operasional rumah sakit, pemeliharaan alat kesehatan hingga kebutuhan obat-obatan.
Sorotan paling tajam justru datang dari Bagian Umum yang menghabiskan lebih dari Rp2,4 miliar. Beberapa pos anggaran memancing kontroversi ; Rp540 juta untuk logistik rumah jabatan, Rp927 juta untuk tenaga outsourcing rumah jabatan, Rp141 juta untuk meubeler, air dan peralatan elektronik. Dan yang tak kalah mencolok adalah hibah 1 unit mobil untuk Kejaksaan Negeri Rote Ndao senilai Rp514 juta.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang kian “sempit” karna adanya efisiensi anggaran, pengeluaran ini terasa janggal.
Ketika rakyat diminta berhemat, fasilitas pejabat justru diperluas tanpa rasa bersalah. Bahkan saat ini daerah Rote masih minim sarana dan prasarana di bidang Pendidikan juga Kesehatan.
Selain itu, Penggunaan SiLPA juga menyentuh kegiatan yang sulit dikategorikan sebagai prioritas mendesak, seperti: Rp250 juta untuk hibah kegiatan Paskah, Rp20 juta untuk lomba dan hiburan car free day, Rp200 juta untuk kerja sama media, dan Rp100 juta untuk fasilitasi jemaah haji.
Kegiatan tersebut memang memiliki nilai sosial, tetapi dalam konteks keterbatasan anggaran, publik berhak bertanya, apakah ini kebutuhan utama, atau sekadar strategi pencitraan?
Salah satu poin paling sensitif adalah penggunaan Rp111 juta untuk jasa KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) terkait perubahan perjanjian kerjasama (MoU) dengan PT Boa Development. Ini bukan sekadar angka, ini adalah simbol dari persoalan lama yang belum selesai tetapi terus menguras anggaran.
Padahal regulasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak mewajibkan penggunaan KJPP untuk setiap penilaian aset. Bahkan, pemerintah daerah didorong memperkuat kapasitas internal, yakni pada SDM di Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini patut diduga menjadi suatu bentuk pemborosan anggaran.
Tak henti disitu, Dana SiLPA tersebut juga mengalir untuk kebutuhan Honorium TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan) sebesar Rp166 juta, juga untuk Perjalanan Dinas TBUPP sebesar Rp39 Juta. Selain itu masih banyak pula pos belanja kecil-kecil lainnya yang jika di akumulasi nilainya tak sedikit.
Dalam konsep ideal, SiLPA adalah tanda bahwa pemerintah mampu menghemat anggaran. Namun dalam realitas Rote Ndao, SiLPA justru mencerminkan Program yang tidak selesai tepat waktu, Perencanaan yang kurang realistis hingga Belanja yang tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan publik.
Penggunaan SiLPA seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki arah pembangunan. Namun jika tetap digunakan dengan pola lama, tambal sulam proyek, belanja elit, dan kegiatan seremonial, maka yang tersisa bukanlah manfaat, melainkan ketidakpercayaan publik yang semakin dalam.
