PORTALNTT.COM, KUPANG – Fraksi Paetai Demokrat DPRD NTT menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hal itu diungkapkan Fraksi Demokrat DPRD NTT saat paripurna pendapat akhir Fraksi Demokrat DPRD NTT terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2024-2025, Senin (13/1/2025).
Juru bicara fraksi Demokrat DPRD NTT, Astria Blandina Gaidaka menyampaikan hal-hal penting agar dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi NTT di antaranya;
Pertama, Fraksi Partai Demokrat NTT menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas mulai meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Kabupaten Sabu Raijua yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa DBD adalah penyakit menular yang dapat berdampak sangat serius bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
“Kejadian ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan respons cepat dari semua pihak, terutama dalam menghadapi ancaman kesehatan yang dapat menyebar dengan cepat,” kata Astria saat membacakan pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD NTT.
Kedua, Fraksi Partai Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi NTT serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah rabies, khususnya di Kota Kupang dan wilayah daratan Timor pada umumnya.
Fraksi Partai Demokrat mengharapkan pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggulangi penyebaran rabies, mengingat penyakit ini dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.
Ketiga, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan keprihatinan mendalam kepada Pemerintah atas bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh NTT, khususnya di Kabupaten Malaka, TTS, Ende, dan Manggarai Timur.
Keempat, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya koordinasi serius dan efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Koordinasi ini harus melibatkan pemerintah daerah, BPBD, instansi terkait, dan masyarakat dalam mitigasi, penanganan darurat, serta pemulihan.
Fraksi Prartai Demokrat juga mendorong peran BPBD dalam memperkuat sistem peringatan dini dan edukasi bencana, serta memberikan bantuan yang cepat dan tepat kepada masyarakat terdampak.
“Penanganan bencana harus dilakukan pendekatan holistik dengan fokus pada koordinasi dan pemulihan berkelanjutan,” ujarnya.
Keempat, Fraksi Partai Demokrat menuntut Pemerintah Provinsi NTT untuk proaktif dalam menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 748 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum terealisasi, yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-NTT.
“Fraksi Partai Demokrat mendesak agar program tersebut segera dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan gizi yang layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.
Kelima, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi agar pengaktifan kembali UPT Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) di Kabupaten/Kota se-NTT untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Beberapa alasan yang mendasari usulan ini antara lain:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: UPT yang lebih dekat dengan daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah.
2. Pemerataan Akses Pendidikan: UPT akan membantu menjangkau daerah terpencil dan memastikan pendidikan berkualitas bagi semua anak.
3 Efisiensi dan Responsif: UPT yang lebih dekat dengan masalah lokal dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait pendidikan.
4. Koordinasi yang Lebih Baik: Pengaktifan UPT memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan.
Kemudian, jelas dia, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu mendukung sepenuhnya pembangunan lanjutan Monumen Pancasila di Bolok sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan sebagai simbol persatuan bangsa.
Fraksi ini menganggap monumen tersebut penting untuk memperkuat rasa nasionalisme dan pemahaman terhadap Pancasila, khususnya bagi generasi muda. Selain itu, pembangunan monumen ini juga diharapkan dapat menjadi ikon wisata budaya dan sejarah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat.
Karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan monumen ini dilakukan dengan transparan, efisien, dan memperhatikan dampak lingkungan serta sosial masyarakat setempat.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh Pemerintah Provinsi pengaktifan kembali Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong untuk meningkatkan produksi benih ikan unggul, memperkuat ketahanan pangan, dan kesejahteraan nelayan di NTT.
Pengaktifan balai ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru, memulihkan ekosistem perikanan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Fraksi Partai Demokrat juga meminta pengelolaan Balai dilakukan dengan baik, transparan, dan melibatkan masyarakat lokal.
Ia menambahkan, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu pengembalian lahan PT Semen Kupang kepada Pemerintah Provinsi untuk dimanfaatkan demi kepentingan pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
Pengembalian lahan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan optimal, baik untuk sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar lahan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, industri, atau sektor lainnya yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
Fraksi Partai Demokrat juga mendorong agar pengelolaan lahan ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mengkritisi pembangunan gedung Pusat Layanan Kanker Terpadu di RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang dengan menekankan pentingnya memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh.
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pembangunan tersebut harus dipastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga mendesak agar pemerintah melakukan sosialisasi yang transparan dan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat pembangunan, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau kekhawatiran mereka.
“Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar, mendapat dukungan masyarakat, dan meminimalkan potensi masalah yang dapat timbul,” katanya.
Rekomendasi
Secara keseluruhan, Fraksi Partai Demokrat Provinsi NTT berkomitmen dan merekomendasikan untuk mendukung pemerintah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah;
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas belajar, dan bantuan belajar;
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan penanaman modal;
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan transportasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan daerah NTT.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar semua pihak dapat bersinergi demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.***
Komentar Anda?
