PORTALNTT.COM, KUPANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) UNI TIMOR ASWA’IN (UNTAS) menggelar rapat strategis bersama jajaran badan pengurus di Hotel Harper Kupang, Senin (4/5/2026).
Forum ini menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat sinergi internal sekaligus mematangkan arah kebijakan menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I kepengurusan baru.
Rapat dipimpin langsung Ketua Umum Fernando Jose Osorio Soares dengan agenda utama pembahasan Program Kerja DPP UNTAS periode 2025–2030.
Dokumen tersebut dirumuskan sebagai peta jalan organisasi yang menitikberatkan pada tata kelola profesional, penguatan basis anggota, serta program yang terukur dan berdampak.
Dalam arahannya, Fernando Soares menegaskan bahwa tantangan ke depan menuntut soliditas organisasi yang kuat. Menurutnya, UNTAS harus dibangun di atas fondasi kebersamaan dan kerja kolektif lintas bidang.
“Sinergi adalah kunci. Tanpa kolaborasi yang kuat, program sebesar apa pun tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Penegasan arah organisasi tersebut kemudian dipertegas dengan keberpihakan UNTAS terhadap isu-isu strategis yang dihadapi anggotanya, khususnya warga eks Timor Timur di Indonesia.
Fernando menyebut, hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius.
Ia mengungkapkan sedikitnya delapan tuntutan yang dinilai tetap relevan, meliputi kepastian identitas kependudukan, penyelesaian hak atas tanah dan hunian, akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, penguatan peran perempuan dan anak, hingga pengakuan hak-hak sosial.
“Ini bukan sekadar daftar tuntutan, tetapi bentuk tanggung jawab moral organisasi untuk terus memperjuangkan hak-hak anggota,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, rapat juga menetapkan fokus program prioritas yang akan dijalankan dalam periode kepengurusan ini, dengan penekanan pada pemberdayaan ekonomi anggota.
DPP menilai penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan jejaring menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Fernando memberikan apresiasi kepada Rahmat Saleh yang dinilai memiliki peran strategis. Dengan latar belakang di sektor perbankan, Rahmat diharapkan mampu membuka akses pembiayaan sekaligus memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi berbasis anggota.
“Saya siap mendorong sistem pemberdayaan yang terukur, agar anggota tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang,” ujar Rahmat Saleh, Direktur Umum dan SDM Bank NTT.
Penguatan program ekonomi ini berjalan paralel dengan penataan aspek hukum organisasi.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Rudolfus Talan, menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNTAS sebagai instrumen perlindungan bagi anggota.
Menurut Rudolfus, kehadiran LBH sangat penting untuk memastikan setiap anggota mendapatkan pendampingan hukum yang memadai ketika menghadapi persoalan.
“LBH ini akan menjadi garda depan dalam memastikan anggota memperoleh perlindungan hukum yang layak,” katanya.
Di sisi lain, UNTAS juga memberi perhatian khusus pada penguatan peran perempuan dan anak sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis keluarga.
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maria Belo, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan, terutama dalam sektor usaha keluarga.
Program yang disiapkan meliputi pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, hingga pendampingan berkelanjutan bagi kelompok usaha perempuan.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi keluarga. Karena itu, mereka perlu diperkuat dengan keterampilan, akses, dan pendampingan,” ujarnya.
Seluruh rangkaian pembahasan tersebut akan difinalisasi dalam Rakernas I yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026.
Forum nasional ini akan menjadi ruang konsolidasi untuk mengesahkan program kerja sekaligus menyatukan arah gerak organisasi di seluruh daerah.
Dengan arah kebijakan yang semakin terstruktur dan komitmen kolektif yang menguat, UNTAS optimistis mampu berkembang menjadi organisasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing.
Langkah awal telah diletakkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana tersebut dijalankan secara konsisten agar benar-benar memberi dampak nyata bagi anggota di seluruh Indonesia.
