Seorang Saksi Diduga Memberikan Keterangan Palsu, Riwukore Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Putusan Sidang Pra Peradilan

  • Whatsapp
Albert Wilson Riwukore, SH.
banner 468x60

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Salah seorang saksi dalam persidangan Pra Peradilan atas SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Perkara) Laporan Polisi BPR Christa Jaya terhadap Notaris Albert Riwukore, diduga memberikan keterangan palsu.

Fakta hukum sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saksi tersebut di depan Hakim.

Salah satunya adalah, keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemecahan sertifikat induk tanpa diketahui pihak-pihak tertentu. Yang mana, hal ini mampu dibuktikan bahwa pemecahan sertifikat induk diketahui pihak-pihak tertentu.

Penegasan ini disampaikan Albert Riwukore, pada PortalNTT.Com, Jumat (4/2/2022) di Kupang. Menurut Riwukore, Keterangan saksi ditengarai hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Sebagai terlapor saya akan ambil langkah hukum setelah proses pra peradilan ini,” tegasnya.

Langkah hukum yang akan dilakukan adalah melaporkan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dipersidangan ke pihak kepolisian.

“Saya sangat mengharapkan pemberian keterangan palsu ini harus disidik oleh kepolisian untuk mendapatkan hal-hal yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak gampang orang memberikan keterangan di pengadilan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” pintanya.

Ia melanjutkan, ada aturan hukum yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan yaitu Pasal 242 KUHP.

“Ayat (2) pasal 242 KUHP menyebutkan hukumannya 9 tahun jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa,” jelas Riwukore.

Menurutnya, SP3 yang dilakukan pihak Polda NTT sudah sesuai aturan yang ada.

Untuk itu sebagai terlapor, ia memberikan apresiasi kepada Polda NTT dalam hal ini pihak penyidik yang menangani kasus tersebut.

“Bahwa kasus ini secara teori hukum arahnya ke perdata. Kemudian dibawa ke pidana. Namun sampailah pada satu titik kesimpulan kasus ini tidak cukup bukti maka keluarlah SP3,” jelas Notaris senior ini.

Diakuinya, dengan adanya SP3 maka semakin jelas bahwa upaya pihak pelapor untuk mencari celah hukum untuk menyudutkan dirinya semakin sempit bahkan tidak ada ruang lagi.

“Kasus ini pernah diadukan secara perdata dan mereka kalah 4 kali,” tandas Riwukore.

Namun, Riwukore menghargai langkah hukum yang diambil pihak pelapor dengan melakukan Pra peradilan terhadap putusan SP3 oleh Polda NTT.

“Ketika pihak pelapor menempuh jalur pra peradilan maka itu adalah jalur hukum yang benar dan kita sangat menghargai apa yang menjadi hak pelapor,” ungkapnya.

Ia pun bersabar menanti putusan yang dijadwalkan tanggal 9 Februari 2022 nanti.

“Kita menunggu hasil putusan nanti. Baru setelah itu kita ambil langkah hukumnya,” pungkas Riwukore.

Pantauan media ini, dalam lanjutan sidang Pra Peradilan yang dilangsungkan hari ini, Jumat (4/2/2022) dipimpin oleh Hakim tunggal, Reza Tyrama, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak Polda NTT.

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60