PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Upaya untuk mencegah penjualan manusia (human trafficking) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Partai Golkar NTT membentuk satuan tugas (Satgas) anti human trafficking.
Perihal ini disampaikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar NTT Melki Laka Lena saat melakukan konferensi pers bersama wartawan bertempat di Milenium Ball room, Rabu (09/05/2018).
“Karena di NTT ini kita terkait human trafiking tinggi, maka satgas human trafficking ini akan dibentuk sampai tingkat II. Semua bacaleg adalah bagian dari kerja abdi human trafficking untuk mencegah banyak korban-korban manusia kita di NTT,” ungkap Laka Lena.
Menurut Laka Lena, human traffiking sebenarnya bukan hal baru bagi partai Golkar di NTT, apalagi dengan pengalaman yang ada bahwa banyak TKI NTT yang meninggal di luar Negeri dan sampai beberapa organ hilang.
“Saya sendiri sangat terganggu dengan pengalaman ini. Untuk itu kami melakukan rapat DPD I NTT dan apa yang harus Golkar NTT lakukan dengan hal ini, kemudian kita putuskan dan kita akan membentuk namanya satgas human traffiking dan sore ini jam 07 kita lantik satgas anti human trafficking,” terang Laka Lena.
Lanjut Laka Lena, dirinya mengatakan bahwa, sekurang-kurangnya partai Golkar yang pasti akan menfasilitasi paling tidak membuat peguyuban NTT di malaysia.
“Itu kita belum punya, kami cek di KBRI malaysia itu tidak ada peguyuban orang NTT di malaysia. Yang ada hanya Madura, Jawa dan hampir semua suku ada, sehingga ada masalah tidak susah karena pemerintah ikut terlibat. Tetapi NTT tidak punya, maka dari itu partai Golkar akan fokus urus itu karena apa gunanya kalau kita hanya urus jenasah yang datang. Lebih baik kita buat satgas ini, kita kerja konkrit bagaimana mencegah mereka yang berangkat dengan tidak memiliki kemampuan dan legalitas yang tidak pasti,” tegas Melki.
Pada kesempatan yang sama Agung Laksono, selaku ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai golkar mengatakan bahwa Masalah human trafficking tentunya berawal dari hulu asal-usulnya. Kalau hulunya baik, maka hilirnya juga di malaysia atau di negara-negara penerima akan lebih baik.
“Sekarang ini di Malaysia kita ada moratorium tetapi ada oknum-oknum yang bisa memanfaatkan. Saya kira satgas human trafficking ini bisa mentriker pada simpul-simpul ini sehingga pintu keluar yaitu pelabuhan keluar maupun masuk dan sampai pada desa-desa yang menyediakan alat-alat pendukung administrasi, semuanya adalah disulap, dimanipulasi begitu rupa sehingga mereka bisa lolos,” terang Agung.
Lanjut Agung, di sisi lain kebijakan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ini juga tentu harus di cover betul agar ada keseimbangan.
“Jangan ada kesan seolah-olah untuk TKA agak longgar sedangkan TKI diperketat. IniĀ harus dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan perhatian yang adil dan utama pada pekerja,” tandas Agung. (Willy)