PORTALNTT.COM, KUPANG – Koordinator Daerah BEM Nusantara NTT, Andhy Sanjaya, melontarkan kritik keras terhadap dugaan tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XV. Ia menilai, perlakuan terhadap Ketua STIKES Nusantara Kupang yang dikeluarkan berulang kali dari grup komunikasi pimpinan perguruan tinggi se-NTT tanpa penjelasan resmi merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat ditoleransi.
Menurut Andhy, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan mencerminkan wajah birokrasi pendidikan yang tertutup, arogan, dan minim akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa lembaga negara seperti LLDIKTI seharusnya menjadi penjaga integritas dan keterbukaan, bukan justru mempertontonkan praktik eksklusif yang mencederai prinsip keadilan.
Lebih tegas lagi, ia menyatakan bahwa apa yang terjadi merupakan indikasi kuat adanya maladministrasi yang tidak boleh dianggap sepele. “Mengeluarkan pimpinan perguruan tinggi dari ruang koordinasi resmi tanpa dasar yang jelas adalah bentuk pengucilan institusional. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga berbahaya bagi tata kelola pendidikan tinggi,” ujar Andhy.
Ia juga menegaskan bahwa langkah BEM STIKES Nusantara Kupang dalam melaporkan persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan NTT merupakan sikap yang sah dan patut didukung penuh, mengingat BEM STIKES Nusantara Kupang adalah bagian integral dari BEM Nusantara NTT yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengawal keadilan dan transparansi di sektor pendidikan.
“Ketika satu kampus diperlakukan tidak adil, maka seluruh jaringan BEM Nusantara NTT akan berdiri melawan. Ini bukan perjuangan parsial, ini perjuangan kolektif untuk menjaga marwah pendidikan di NTT,” tegasnya.
Andhy mendesak Ombudsman RI Perwakilan NTT untuk tidak bermain aman dan segera melakukan investigasi mendalam terhadap LLDIKTI Wilayah XV. Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dinilai mencederai prinsip profesionalitas tersebut.
Di akhir pernyataannya, Andhy memperingatkan bahwa jika praktik-praktik seperti ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan lembaga negara akan semakin terkikis. “Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat untuk membungkam dan mengucilkan. Jika hari ini dibiarkan, besok akan menjadi budaya. Dan kami tidak akan pernah diam untuk itu dan kami akan turun ke jalan.
