PORTALNTT.COM, KUPANG – Koordinator Daerah BEM Nusantara Nusa Tenggara Timur, Andhy Sanjaya, menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menurut Andhy, polemik yang muncul saat ini tidak boleh dipandang sebagai serangan terhadap institusi Polri, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar proses rekrutmen benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme.
“Saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang siapa yang dinyatakan lulus. Kami menghormati seluruh peserta yang telah berhasil melewati tahapan seleksi. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana proses kelulusan itu ditetapkan. Apakah seluruh tahapan benar-benar telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi? Itu yang harus dijawab kepada publik,” tegas Andhy Sanjaya.
Menurutnya, munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai minimnya keterwakilan putra-putri daerah dalam hasil seleksi tidak boleh dijawab dengan sikap defensif atau membungkam kritik. Sebaliknya, penyelenggara seleksi harus membuka ruang klarifikasi agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.
“Kalau memang seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi hasil seleksi dan menjaga nama baik Polri. Institusi yang besar adalah institusi yang berani membuka diri terhadap pengawasan publik,” ujarnya.
Andhy menegaskan bahwa BEM Nusantara NTT tidak sedang membangun narasi yang bersifat diskriminatif ataupun mempersoalkan identitas seseorang.
“Ini bukan persoalan suku, ras, ataupun asal-usul seseorang. Negara menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki hak untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan berdasarkan prestasi, bukan karena faktor lain yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi,” katanya.
Ia mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki banyak generasi muda yang berprestasi dan memiliki kemampuan untuk bersaing secara sehat dalam setiap rekrutmen nasional.
“Anak-anak NTT telah membuktikan diri di berbagai bidang, baik akademik, olahraga, maupun kepemimpinan. Karena itu, negara wajib memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi melalui institusi Polri. Jangan sampai muncul kesan bahwa ruang pengabdian bagi putra-putri daerah semakin sempit karena proses yang tidak mampu dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andhy meminta Kapolda NTT untuk memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi serta dasar penetapan hasil kelulusan agar berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat memperoleh jawaban yang objektif.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi siapa pun. Kami hanya meminta agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan institusi,” tegasnya.
Selain itu, Andhy juga meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan generasi muda daerah.
“Saya meminta Gubernur NTT untuk tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Sebagai kepala daerah, beliau memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan putra-putri NTT memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan kedinasan. Pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai jalan dan gedung, tetapi juga tentang memastikan sumber daya manusia daerah memperoleh ruang yang setara untuk mengabdi kepada negara,” ujarnya.
Kepada DPRD Provinsi NTT, Andhy meminta agar fungsi pengawasan dijalankan secara maksimal.
“DPRD adalah representasi rakyat. Karena itu, kami meminta DPRD Provinsi NTT memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang. Pengawasan bukan berarti mencampuri kewenangan institusi lain, tetapi memastikan bahwa setiap proses yang menyangkut kepentingan publik berjalan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Andhy menegaskan bahwa BEM Nusantara NTT akan terus mengawal persoalan ini melalui mekanisme yang konstitusional.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk mengawasi kebijakan publik. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kecintaan terhadap institusi negara. Polri akan semakin kuat apabila setiap proses rekrutmennya bersih, transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tutup Andhy Sanjaya.
