PORTALNTT.COM, KUPANG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bersama sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga pada 22 Mei 2026. Dalam aksi dan audiensi tersebut, GMKI Kupang membawa sejumlah persoalan krusial yang tengah dirasakan masyarakat Nusa Tenggara Timur, mulai dari kelangkaan BBM di wilayah kepulauan hingga lonjakan harga LPG 12 kilogram di Kota Kupang.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat terkait sulitnya akses BBM di beberapa daerah seperti Waingapu, Rote Ndao, Sabu Raijua, hingga kawasan Amfoang. Selain itu, GMKI juga menyoroti kenaikan harga LPG yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kota Kupang.
Dalam forum dialog bersama pihak Pertamina, Kabid Aksi dan Pelayanan GMKI Kupang, Putra Umbu Toku Ngundang, menegaskan bahwa kenaikan harga LPG sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM makanan dan kuliner kecil.
“Harga LPG 12 kilogram di lapangan sangat variatif. Kami menemukan harga berkisar antara Rp380 ribu hingga Rp460 ribu per tabung. Ini jelas sangat memberatkan masyarakat,” tegas Putra.
Menurutnya, lonjakan harga tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha kecil di Kota Kupang. Banyak pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya tambahan di luar kemampuan normal hanya untuk mempertahankan aktivitas usaha mereka.
“UMKM makanan dan kuliner kecil menjadi kelompok yang paling terpukul. Pengeluaran mereka membengkak hanya untuk membeli gas. Bahkan rumah tangga kelas menengah ke bawah juga ikut terdampak. Banyak keluarga akhirnya memangkas kebutuhan hidup lainnya demi memastikan dapur tetap menyala,” lanjutnya.
Dalam audiensi itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa mahalnya harga LPG di lapangan dipengaruhi tingginya ongkos distribusi di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Selain itu, Pertamina juga menyoroti adanya praktik penjualan kembali oleh pihak ketiga yang membeli LPG dari agen resmi, lalu menjualnya dengan harga jauh di atas ketentuan.
Pertamina menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan resmi, margin penjualan LPG tidak boleh melebihi Rp10 ribu per tabung. Ketentuan tersebut bahkan telah diperkuat melalui surat edaran kepada agen resmi maupun para penjual eceran atau “oplet-oplet” LPG yang tersebar di Kota Kupang.
Untuk menjawab persoalan distribusi dan ketersediaan stok, Pertamina wilayah NTT juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah dibangun fasilitas SBPE (Stasiun Bulk Pengisian Elpiji). Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi perpanjangan tangan Pertamina dalam proses penyaluran dan pengisian ulang tabung LPG kepada agen-agen resmi di wilayah NTT.
Pembangunan fasilitas tersebut disebut sedang berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan ke depan. Kehadiran SBPE diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG di masyarakat.
Di akhir audiensi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mendesak Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi LPG dengan menggandeng aparat kepolisian. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi LPG dari agen resmi hingga tingkat pengecer berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
GMKI menilai praktik penimbunan maupun permainan harga oleh pihak tertentu merupakan bentuk eksploitasi terhadap krisis yang sedang dialami masyarakat.
“Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Krisis tidak boleh dijadikan ruang untuk mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat,” tegas Putra.
Selain persoalan LPG, GMKI Kupang juga meminta agar Pertamina memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan stok BBM di wilayah-wilayah terisolir di NTT, khususnya daerah seperti Amfoang yang sering mengalami keterlambatan distribusi dan kelangkaan pasokan.
GMKI berharap negara melalui Pertamina dapat menghadirkan distribusi energi yang adil bagi seluruh masyarakat NTT, tanpa membedakan wilayah perkotaan maupun daerah terpencil.
