Direktur CV Perdana Apresiasi Langkah Gubernur NTT Dorong Keterlibatan Kontraktor Lokal di Proyek APBN

  • Whatsapp

PORTALNTT.COM, KUPANG – Direktur CV Perdana, Roni Taolin, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT yang mendorong keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek-proyek strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangannya, Direktur CV Perdana, Roni Taolin menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap pelaku usaha konstruksi lokal yang selama ini kerap kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar daerah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah strategis Pak Gubernur bersama Dinas PUPR NTT yang memberi ruang dan kepercayaan kepada kontraktor lokal. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal penguatan kapasitas dan keberlanjutan ekonomi lokal,” ujarnya pada media ini, usai mengikuti penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Fernandez, lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Jumat (1/8/2025).

Sebagai bentuk nyata dari kebijakan tersebut, CV Perkasa dipercaya menjadi pelaksana pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba – Ege. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sabu Raijua.

“Penanganan jalan Seba–Ege ini sangat penting, karena akses transportasi yang lancar akan mempercepat distribusi barang, layanan publik, dan juga mendorong pariwisata di kawasan tersebut,” tambahnya.

Ia juga berharap agar model kebijakan afirmatif ini bisa terus dilanjutkan di masa mendatang.

Menurutnya, memberdayakan kontraktor lokal bukan semata soal pemerataan, tapi juga soal investasi jangka panjang dalam pembangunan kapasitas dan kemandirian daerah.

“Kami berharap pola ini berkelanjutan, dan pengawasan tetap diperkuat agar kualitas pekerjaan tetap sesuai standar,” tutupnya.

Langkah Pemerintah Provinsi NTT ini dinilai sejalan dengan semangat pembangunan inklusif, di mana setiap pelaku usaha lokal diberi ruang yang adil untuk berkontribusi bagi pembangunan daerahnya sendiri.

Komentar Anda?

Related posts