PORTALNTT.COM, KUPANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti kinerja PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT yang dinilai belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. DPRD meminta manajemen Bank NTT lebih serius memenuhi target dividen dan memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD NTT dan manajemen Bank NTT yang digelar di Kupang, Rabu (21/1/2026).
Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari mengatakan, DPRD mencatat adanya penurunan target dividen Bank NTT dari sebelumnya Rp 45 miliar menjadi Rp 29 miliar. Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan peran strategis Bank NTT sebagai badan usaha milik daerah yang diharapkan menjadi salah satu penopang utama pendapatan provinsi.
“Dalam RDP terungkap bahwa target dividen mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Untuk tahun 2026, Bank NTT harus berupaya memenuhi target dividen yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi,” ujar Yohanes, yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT.
Selain persoalan dividen, DPRD juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bank NTT, antara lain tingginya kredit bermasalah, kewajiban pembayaran utang, serta tunggakan pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Persoalan-persoalan tersebut dinilai berpotensi menggerus kinerja keuangan bank apabila tidak segera ditangani secara serius.
Menurut Yohanes, penyelesaian masalah internal Bank NTT menjadi prasyarat penting agar bank daerah tersebut mampu menjalankan fungsi ganda secara seimbang, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
“Bank NTT bukan hanya agen pembangunan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus menjadi sumber pendapatan daerah yang andal. Harapan kami, pada 2026 kontribusi Bank NTT terhadap PAD dapat lebih optimal,” kata Yohanes.
DPRD NTT menegaskan akan terus mengawal kinerja Bank NTT agar sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah dan penguatan fiskal provinsi.
