PORTALNTT.COM, ATAMBUA – Untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Cabang Atambua menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi Kapitasi Berbasis Kompetensi (KBK) pada Kamis (29/09).
KBK adalah penyesuaian besaran kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan FKTP. Kegiatan tersebut turut mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, FKTP milik pemerintah, dan juga FKTP swasta di Kabupaten Belu yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua.
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Dessy Setiasih Masyah mengatakan tujuan kegiatan hari ini adalah monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan, kepatuhan FKTP serta memberikan sosialisasi rekredensialing di Kabupaten Belu.
“Dari 26 FKTP jarkomdat di Kabupaten Belu diperoleh nilai kepatuhan secara total kabupaten adalah 56. Nilai ini masih kecil dibandingkan target nilai kepatuhan yaitu 88. Kemudian, dari 26 FKTP jarkomdat tersebut, tidak ada yang mencapai nilai kepatuhan 88. Niilai tertinggi yang diperoleh adalah 77,” jelas Dessy.
Dessy juga kembali mengingatkan kepada FKTP untuk selalu melakukan upaya peningkatan layanan promotif preventif melalui skrining kesehatan. Data skrining riwayat kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengelola beberapa risiko penyakit kronis sejak dini yaitu Hipertensi, Diabetes Melitus, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner.
“Pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dapat didukung oleh FKTP agar menjadi salah satu strategi untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran peserta dalam upaya deteksi dini penyakit. Target capaian skrining masing-masing FKTP yaitu 15% dari total peserta terdaftar sebagaimana data terlampir. Kami mohon dukungan dan dorongan Bapak/Ibu untuk mengimbau kepada masing-masing PIC Aplikasi Pcare agar dapat melakukan skrining riwayat kesehatan kepada semua peserta JKN yang berkunjung ke FKTP,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan drg. M. Ansilla F. Eka Mutty mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai rapot kepada FKTP agar dapat mengevaluasi sebagai bahan perbaikan ke depannya dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta.
“Kami akan selalu mendampingi FKTP untuk memenuhi 3 indikator yang telah ditetapkan yaitu angka kontak komunikasi, rasio rujukan non spesialistik, dan rasio peserta prolanis terkendali. Diharapkan juga dengan kegiatan ini, tidak ada lagi iur biaya di FKTP karena sudah ada komitmen UHC di Kabupaten Belu. Semoga apa yang disampaikan dan dievaluasi, dapat dipatuhi sebaik-baiknya,” ungkapnya. (ir)
Komentar Anda?
