PORTALNTT.COM, KUPANG – Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta semua pihak menghormati proses hukum terkait laporan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
Sekretaris DPD Partai Gerindra NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares, menegaskan bahwa penanganan laporan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, ia berharap kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurut Fernando, setiap laporan yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam prosesnya, semua pihak perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan tersebut secara terang.
Senada dengan itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, mengaku prihatin atas persoalan yang sedang dihadapi Yosef Lede. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Tome mengatakan, sebagai bagian dari keluarga besar Partai Gerindra, pihaknya tentu berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tentu merasa terpukul mendengar persoalan ini. Namun, kita harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Biarlah proses hukum yang menentukan,” kata Tome.
Ia menambahkan, DPC Gerindra Kabupaten Kupang akan mencermati perkembangan penanganan laporan tersebut sembari melakukan komunikasi dan pembahasan internal bersama jajaran partai.
Terkait sikap organisasi apabila nantinya terdapat keputusan hukum yang menyatakan Yosef Lede bersalah, Tome mengatakan bahwa partai akan mempertimbangkan langkah sesuai mekanisme dan ketentuan internal Gerindra.
Ia menyebutkan, DPC Gerindra Kabupaten Kupang juga berencana menggelar rapat bersama jajaran pengurus dan anggota fraksi untuk membahas perkembangan persoalan tersebut.
Bagi Gerindra, kata Tome, penghormatan terhadap proses hukum dan penjagaan nama baik organisasi merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.
Kedua pimpinan partai tersebut pada prinsipnya berharap persoalan ini dapat ditangani secara profesional, objektif, dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, tanpa mengabaikan hak-hak setiap orang yang terlibat.
