PORTALNTT.COM, KUPANG – Sebanyak 15 pihak tergugat dalam perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/2026/PN Kpg mengajukan resume kepada mediator Pengadilan Negeri Kupang, Jumat (13/11/2026).
Dalam resume tersebut, para tergugat meminta Imelda Anin dan Theresia Pakae segera menandatangani slip penarikan dana milik anggota KSP Kopdit Swasti Sari agar pelayanan keuangan kepada anggota kembali berjalan.
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang diajukan para tergugat dalam upaya penyelesaian sengketa kepengurusan KSP Kopdit Swasti Sari melalui jalur mediasi.
Dalam dokumen resume yang disampaikan kepada mediator, para tergugat memberikan batas waktu 3 x 24 jam atau tiga hari sejak resume diajukan agar Imelda Anin dan Theresia Pakae menandatangani slip penarikan dana anggota pada sejumlah bank mitra.
Bank yang dimaksud meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, Danamon, dan KB Bukopin.
Para tergugat menilai, persoalan kepengurusan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya operasional organisasi, terlebih pelayanan terhadap anggota yang memiliki hak atas dana mereka.
“Meminta kepada Imelda Anin dan Theresia Pakae dalam waktu 3 kali 24 jam (3 hari) sejak resume ini diajukan untuk segera menandatangani slip penarikan uang milik anggota KSP Kopdit Swasti Sari di bank-bank mitra agar pelayanan kepada anggota segera terlaksana,” demikian salah satu poin dalam resume tersebut.
Selain mendesak pencairan dana anggota, para tergugat juga menegaskan bahwa kepengurusan hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) telah memperoleh legalitas administratif melalui pencatatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Mereka berpandangan, gugatan yang diajukan pihak Willem Geri ke Pengadilan Negeri Kupang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum tanpa mengabaikan legalitas administratif kepengurusan hasil RALB yang telah diterbitkan negara.
Karena itu, para tergugat meminta seluruh pihak menghormati dan mengakui legalitas kepengurusan hasil RALB selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam resume yang sama, para tergugat juga mengusulkan agar Imelda Anin kembali diangkat sebagai General Manager (GM), sedangkan Marselus Th. Gero Tapobali sebagai Wakil General Manager (WGM), dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Para tergugat menegaskan, sengketa kepengurusan semestinya tidak menghambat keberlangsungan operasional manajemen maupun pelayanan keuangan kepada anggota.
Pengajuan resume tersebut merupakan bagian dari upaya para tergugat mencari jalan penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kupang.
Mereka berharap proses penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada persoalan legitimasi kepengurusan, tetapi juga memperhatikan kepentingan ribuan anggota yang membutuhkan kepastian pelayanan dan akses terhadap dana mereka.
Bagi para anggota, keberlangsungan pelayanan keuangan menjadi hal mendasar yang tidak seharusnya dikorbankan akibat konflik internal organisasi.
