Oleh: Julio Leba, S.H., M.H. (Lawyer & Legal Consultant, Specialist in Investment, Banking and Insurance Business pada Stara Lawfirm)
Pandangan menarik mengenai pemberantasan korupsi pernah disampaikan oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya pada 31 Oktober 2003, saat pengesahan Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption), ia menyebut korupsi sebagai penyakit berbahaya yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Korupsi tidak hanya merusak demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk kualitas hidup, memperlebar ketimpangan serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Ada satu pesan penting dari pandangan Kofi Annan yang patut menjadi perhatian kita: pengkhianatan terhadap kepercayaan publik tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran, supremasi hukum, akuntabilitas, dan transparansi sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan negara.
Sebagian dari kita mungkin sempat melihat video singkat Wakil Presiden Gibran yang diunggah pada 13 Februari 2026 dan kembali diangkat pada Juli 2026. Dalam video tersebut, Gibran menyampaikan sikap tegasnya untuk mendorong dan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ia menegaskan bahwa para koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga harus dimiskinkan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan secara sah sebagai hasil kerja atau sumber penghasilan yang legal dapat disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian negara.
“Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi,” kata Wapres Gibran, dikutip dari akun Instagram resminya di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Jika melihat data Indonesia Corruption Watch, dalam periode 2013 hingga 2022 terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp238 triliun. Selain itu, Kejaksaan juga melaporkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp310 triliun yang belum berhasil dikembalikan kepada negara. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.
Di tengah masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan, ketertinggalan pendidikan, dan rendahnya kualitas hidup, keuangan negara justru hilang akibat praktik korupsi (Kompas.com).
Mantan Wakil Presiden Gibran tentu menjadi salah satu tokoh yang cukup getol mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Mengapa hal ini begitu mendesak? Secara politis, perjuangan tersebut sebenarnya telah lama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, karena proses politik yang berlarut-larut, RUU tersebut belum juga selesai dibahas. Inilah mengapa tanggung jawab moral seorang pejabat negara, dalam hal ini Wakil Presiden, adalah ikut memperjuangkan pengesahan RUU tersebut.
Kini situasinya telah berubah. Gibran bukan lagi Wakil Presiden yang secara resmi menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Per 12 November 2026, ia telah mengundurkan diri. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan perjuangan RUU Perampasan Aset. Siapa lagi yang akan bersuara lantang untuk mendorong pengesahannya?
Sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mencanangkan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu prioritas. Hal ini ditandai dengan adanya Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 yang mendorong lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu prioritas. Draf RUU Perampasan Aset sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, RUU ini belum juga disahkan menjadi undang-undang.
Di sisi lain, maraknya kasus korupsi di Indonesia semakin menunjukkan lemahnya komitmen dalam mengatasi persoalan tersebut. Inilah yang menyebabkan para aktivis antikorupsi dalam berbagai kesempatan selalu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.
Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa.
Ada beberapa faktor yang perlu dipahami untuk melihat mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
1. *Cara kerja korupsi yang sistematis dan kompleks.
Kasus korupsi sering kali melibatkan banyak pihak. Dari hulu hingga hilir, berbagai pihak dapat terlibat aktif dalam suatu praktik korupsi. Kondisi ini membuat penanganannya menjadi sangat sulit karena kejahatan tersebut berjalan secara sistematis dan melibatkan banyak kepentingan.
2. Dampak korupsi yang meluas.
Setiap kasus korupsi dapat memberikan dampak hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Bahkan, dampaknya dapat memunculkan berbagai persoalan baru, seperti rendahnya kualitas pendidikan, buruknya pelayanan kesehatan, hingga meningkatnya angka kemiskinan.
3. *Ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional.
Kasus korupsi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengancam keamanan nasional. Dampaknya dapat dimulai dari meningkatnya kemiskinan, melemahnya ekonomi dan daya beli masyarakat, hingga munculnya pemberontakan akibat tuntutan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
4. *Rendahnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Salah satu dampak langsung korupsi terhadap dunia bisnis dan investasi adalah menurunnya kepercayaan investor untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia. Lemahnya penanganan kasus korupsi menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan investasi. Cepat atau lambat, kondisi ini dapat membuat Indonesia dipandang sebagai tempat yang kurang kondusif bagi investasi, khususnya bagi investor asing. Dampak akhirnya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin melemahnya aktivitas perekonomian.
Mengapa RUU Perampasan Aset Belum Disahkan?
Kita tentu bertanya-tanya, mengapa RUU Perampasan Aset belum juga diproses hingga disahkan menjadi undang-undang? Siapa yang salah, dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Sejak pertama kali dipersiapkan dalam bentuk draf pada tahun 2012, Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya RUU ini untuk menjadi prioritas. Namun, hingga 13 tahun kemudian, RUU tersebut belum juga selesai dibahas.
Bahkan, berdasarkan pemberitaan dan informasi resmi dari DPR dan pemerintah, RUU Perampasan Aset tidak dimasukkan dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025. RUU ini hanya masuk dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029.
Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Program Legislasi Nasional antara pemerintah, DPR, dan DPD, disepakati bahwa hanya ada 41 RUU yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2025.
Keputusan ini memberikan gambaran yang cukup pahit bagi masyarakat bahwa komitmen untuk merampas aset para koruptor masih belum menjadi prioritas serius.
Artinya, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, kita masih akan melihat para koruptor ditangkap, diproses secara hukum, hingga menjalani penahanan. Namun, kita belum tentu dapat melihat aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara. Kondisi ini masih jauh dari harapan masyarakat.
Jangan salahkan masyarakat jika akhirnya muncul pemikiran sinis bahwa menjadi koruptor masih dianggap menguntungkan. Meskipun harus dipenjara, setelah keluar nanti mereka masih dapat menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.
Inilah fakta yang menjadi persoalan di negara kita. Salah satu peran penting RUU Perampasan Aset adalah mengambil kembali seluruh aset yang berasal dari hasil korupsi.
Mengapa Indonesia Membutuhkan RUU Perampasan Aset?
Saat ini, Indonesia telah memiliki UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, hingga saat ini kita masih menghadapi persoalan serius dalam hal perampasan aset hasil korupsi.
Persoalan tersebut muncul ketika tersangka korupsi meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, mengalami sakit kritis selama proses pembuktian, atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang disangkakan. Dalam kondisi seperti ini, proses hukum pidana dapat mengalami hambatan.
Jika proses pidana tidak dapat dilanjutkan, bagaimana dengan upaya penyelesaian dari sisi perdata?
Di sinilah RUU Perampasan Aset dapat menjadi jembatan untuk mengatasi persoalan tersebut. RUU ini akan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan proses hukum terhadap aset, sekalipun tersangka belum ditemukan atau telah meninggal dunia.
Aset yang dimiliki tersangka, baik atas nama pribadi, pasangan, anak-anak, kroni, maupun pihak lain yang terkait, dapat menjadi objek perampasan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak dapat dibuktikan sebagai hasil perolehan yang sah.
Dengan demikian, meskipun proses pidana belum dapat diselesaikan, melalui mekanisme perdata negara tetap memiliki dasar hukum untuk merampas kembali aset hasil korupsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Ada tiga hal penting yang dapat dimaknai dari keberadaan RUU Perampasan Aset ini:
1. Menitikberatkan pada pertanggungjawaban secara perdata.
RUU Perampasan Aset lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban secara perdata, yaitu dengan mengharuskan pembuktian bahwa aset yang dimiliki bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia dan Singapura, melalui pendekatan unexplained wealth.
Terhadap setiap orang yang dicurigai terlibat dalam kasus korupsi, negara melalui aparat penyidik dapat melakukan penelusuran terhadap aset yang dimiliki pihak terkait, pasangan, keluarga, kroni, maupun lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara jumlah penghasilan dan total aset yang dimiliki.
2. Berfokus pada aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
Negara berhak mengambil kembali seluruh aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku korupsi. Dalam hal ini, proses penyelesaian secara pidana tetap berjalan, sementara proses perdata juga dapat dilakukan secara paralel untuk membuktikan asal-usul aset yang dimiliki tersangka korupsi.
3. Menggunakan mekanisme peradilan yang berfokus pada aspek perdata.
Mekanisme peradilan dalam perampasan aset ini berfokus pada aspek perdata. Hal tersebut sejalan dengan harapan para pegiat antikorupsi agar para koruptor dan kroni-kroninya dapat dimiskinkan apabila telah terbukti secara sah terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Pasal-Pasal Krusial dalam RUU Perampasan Aset
Ada beberapa pasal dalam RUU Perampasan Aset yang memiliki dampak besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut beberapa pasal yang menurut penulis sangat krusial dan menjadi roh dari RUU ini.
1. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap aset yang nilainya tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak sesuai dengan sumber penambahan kekayaan, sepanjang asal-usul perolehannya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh tersangka. Melalui ketentuan ini, kita akan dapat melihat lebih banyak kejanggalan terkait kepemilikan aset para penyelenggara negara.
2. Pasal 6 ayat (1) kembali merinci bahwa aset yang dapat dirampas adalah aset yang bernilai paling sedikit Rp100 juta atau aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.
Jika berpedoman pada kedua pasal dalam RUU Perampasan Aset yang menganut konsep *non-conventional based* tersebut, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penelusuran langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi dalam rangka perampasan aset tindak pidana. Secara mekanisme, perampasan aset dapat dilakukan ketika penyidik atau penuntut umum memperoleh dugaan kuat mengenai asal-usul aset tersebut. Selanjutnya, pemblokiran dapat dilakukan dan diikuti dengan tindakan penyitaan oleh lembaga yang diberi kewenangan. Melalui mekanisme ini, negara nantinya dapat merampas aset yang berasal dari tindak pidana dengan lebih mudah dan efisien.
3. Pasal 7 ayat (1) turut mengisi kekosongan hukum dalam UU Tipikor Indonesia. Pasal ini merumuskan bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, termasuk terhadap terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.
Siapa yang Paling Bertanggung Jawab dan Mengapa Publik Kecewa?
Dari sisi administratif dan politik, tanggung jawab besar berada di tangan DPR dan pemerintah. DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menyederhanakan dan menyelesaikan pembahasan RUU ini. Namun, banyaknya regulasi lain yang harus diselaraskan melalui proses harmonisasi membuat pemerintah memilih untuk menunda pembahasannya. Di sisi lain, pemerintah juga belum memastikan institusi yang akan mengelola aset sitaan. Kondisi ini membuat proses perumusan undang-undang menjadi semakin sulit diselesaikan. Akibatnya, meskipun kerugian negara akibat korupsi dan aset ilegal mencapai triliunan rupiah, potensi pemulihannya masih sangat minim.
Banyak aset yang tidak dapat disita apabila pelakunya belum atau tidak pernah dijatuhi putusan pidana. Keterlambatan penyelesaian RUU ini mengakibatkan negara kehilangan kesempatan untuk memulihkan kerugian besar akibat korupsi dan kejahatan ekonomi.
Selain itu, sistem hukum masih bergantung pada putusan pidana, padahal banyak kasus korupsi memiliki kompleksitas tinggi, dengan pelaku yang melarikan diri atau menyembunyikan asetnya di luar negeri. Publik dan para pakar hukum menilai bahwa RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk segera disahkan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan efek jera, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan mekanisme pemulihan aset yang lebih nyata.
Penutup
Dengan melihat berbagai poin penting dalam RUU Perampasan Aset, tentu kita semua berharap agar RUU ini dapat masuk dalam prioritas legislasi nasional tahun 2025-2026 dan benar-benar diselesaikan tepat waktu. Kondisi korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan seharusnya menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Setidaknya, hal ini harus sejalan dengan komitmen pemerintahan baru yang ingin memperkuat pemberantasan korupsi. RUU Perampasan Aset harus dapat disahkan agar menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Hal yang paling utama adalah menyelamatkan aset negara dan mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi.
