PORTALNTT.COM, KUPANG – Upaya penyelesaian sengketa kepengurusan KSP Kopdit Swasti Sari melalui jalur mediasi di pengadilan belum membuahkan hasil. Mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak dinyatakan gagal setelah tidak tercapai kesepakatan bersama atas sejumlah usulan perdamaian.
Meski demikian, dalam proses mediasi tersebut, hakim mediator mengingatkan kedua belah pihak agar tidak membiarkan konflik kepengurusan berdampak terhadap pelayanan koperasi, terutama pemenuhan hak-hak keuangan anggota.
Hakim juga mengimbau agar kepentingan anggota ditempatkan sebagai prioritas sehingga aktivitas operasional dan pelayanan koperasi tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan Beny Taopan, kuasa hukum Yohanes Sason Helan dari kubu pengurus dan pengawas hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), seusai mengikuti proses mediasi yang dipimpin Hakim Mediator Sisera.
Beny menjelaskan, seluruh tahapan mediasi telah dilaksanakan. Namun, sejumlah usulan yang disampaikan masing-masing pihak tidak memperoleh persetujuan bersama.
“Karena tidak ada kesepakatan, mediasi dinyatakan gagal. Tidak ada kesepakatan lain yang dihasilkan dari proses ini. Selanjutnya, masing-masing pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan pokok,” kata Beny kepada wartawan usai persidangan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Beny, terdapat dua hal penting yang menjadi imbauan hakim mediator. Pertama, kedua belah pihak harus mengutamakan kepentingan anggota, khususnya agar pelayanan keuangan koperasi tetap berjalan. Kedua, selama proses hukum berlangsung, tidak boleh ada pengalihan aset koperasi.
Ia menilai, imbauan tersebut penting mengingat persoalan kepengurusan yang sedang disengketakan mulai berdampak terhadap proses pelayanan keuangan anggota.
Beny mengungkapkan, pihak bank belum berani mencairkan dana koperasi hanya berdasarkan dokumen atau lembaran pernyataan dari salah satu kubu. Bank membutuhkan kepastian hukum agar tidak terseret dalam persoalan apabila nantinya terdapat putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak.
Karena itu, menurut dia, pihak bank menyarankan agar kedua belah pihak hadir bersama untuk membuat pernyataan resmi. Alternatif lainnya, kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen yang memperoleh penetapan pengadilan sehingga dapat menjadi dasar bagi bank untuk memproses pencairan dana.
“Bank tidak berani mengambil risiko. Mereka khawatir jika perkara ini sudah selesai dan salah satu pihak dinyatakan menang, kemudian pihak lainnya mempersoalkan pencairan dana, bank bisa ikut digugat. Karena itu, bank meminta kedua belah pihak membuat pernyataan bersama atau membawa kesepakatan tersebut untuk mendapatkan penetapan pengadilan,” jelasnya.
Beny mengatakan, Yohanes Sason Helan sebelumnya telah beberapa kali mendatangi pihak bank untuk mengupayakan pencairan dana koperasi. Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan karena belum adanya kepastian dan kesepakatan dari kedua kubu.
Ia berharap persoalan tersebut segera menemukan jalan keluar agar anggota tidak terus dirugikan akibat konflik internal organisasi.
Menurutnya, sengketa legalitas kepengurusan dapat dilanjutkan melalui proses persidangan. Namun, pelayanan kepada anggota harus tetap menjadi perhatian utama.
“Orang boleh berperkara karena ini menyangkut legalitas masing-masing pengurus. Tetapi, jangan sampai anggota menjadi korban. Kalau kedua pihak mau ke bank dan menandatangani pernyataan bersama, silakan dilakukan. Yang terpenting, dana itu disalurkan ke cabang-cabang masing-masing untuk kepentingan pencairan hak anggota dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Beny juga menyampaikan bahwa kepengurusan hasil RALB di bawah Yohanes Sason Helan memiliki dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang menurutnya merupakan bagian dari pengakuan administratif negara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa legalitas kepengurusan tetap diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan.
Dengan gagalnya mediasi, perkara tersebut selanjutnya memasuki tahapan persidangan pokok. Beny berharap kedua belah pihak tetap membuka ruang komunikasi dan mengedepankan kepentingan anggota sembari menunggu proses hukum memperoleh kepastian.
“Perkara ini masih panjang. Karena itu, yang harus dipikirkan bersama adalah bagaimana operasional koperasi tetap berjalan dan hak-hak anggota dapat terpenuhi,” pungkasnya.
