PORTALNTT.COM, KUPANG- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa arah pembangunan daerah yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma disusun dengan pendekatan berbasis data. Ia memastikan seluruh kebijakan dirumuskan berdasarkan rujukan resmi, bukan asumsi apalagi informasi yang tidak terverifikasi.
Pernyataan itu disampaikan Melki dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Satu Tahun Kinerja Melki–Joni yang digelar di Aula Eltari, Kupang, Jumat (20/2/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang memaparkan hasil survei. Forum dipandu moderator Dr I Putu Yoga Bumi Pradana dengan penanggap Pendeta Dr Mery Kolimon dan Dr Laurensius Petrus Syairani.
Menurut Melki, forum semacam ini penting untuk menguji capaian pemerintah secara terbuka dan akademis. Ia mengatakan, hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
“Masukan dari publik dan hasil kajian ilmiah menjadi bahan refleksi bagi kami agar bisa bekerja lebih baik,” kata Melki.
Ia menyebut, selama satu tahun kepemimpinan, program Dasa Cita yang diterjemahkan dalam tujuh pilar pembangunan telah mulai dijalankan. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan program tersebut memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Melki optimistis implementasi Dasa Cita akan semakin diperkuat pada tahun kedua masa jabatan. “Tahun depan pelaksanaannya harus lebih optimal dan terukur,” ujarnya.
Bantah Gunakan Data Hoaks
Dalam kesempatan itu, Melki juga menanggapi tudingan yang menyebut dirinya menggunakan data hoaks dalam pidato politik saat Rapat Paripurna Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa data yang dipaparkan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga resmi pemerintah yang memiliki otoritas dalam penyediaan data statistik nasional dan daerah.
“Kami menggunakan data resmi yang dirilis BPS. Data itu bukan dibuat oleh kami, melainkan oleh lembaga negara yang berwenang,” kata Melki.
Menurut dia, seluruh data yang digunakan dalam pidato maupun laporan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan ilmiah. Ia menilai tudingan penggunaan data hoaks tidak berdasar karena tidak disertai rujukan pembanding yang jelas.
Melki menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data sebagai fondasi pembangunan di NTT.
