Kabupaten Malaka Integrasikan 6.000 Jiwa ke Dalam Program JKN-KIS

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, BETUN – Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebanyak 6.000 jiwa menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Integrasi tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Atambua dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

“Saat ini masyarakat di Kabupaten Malaka melalui program Bupati Malaka yaitu Kartu Malaka Sehat yang telah berintegrasi dengan Program JKN-KIS telah dijaminkan kesehatannya oleh Pemda Malaka ke dalam Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sehingga masyarakat Kabupaten Malaka dapat mengakses pelayanan kesehatan tidak hanya di Kabupaten Malaka saja, namun bisa digunakan di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua Munaqib, Selasa (02/09).

Munaqib menjelaskan, dengan ditambahkannya 6.000 jiwa ke dalam Program JKN-KIS, dirinya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh fasilitas kesehatan sehingga bisa memberikan kepuasan terhadap peserta yang mengakses layanan.

Untuk itu, pihaknya mendorong para pemangku lainnya untuk bersama-sama memperkuat sinergi dalam memberikan kualitas pelayanan yang optimal, khususnya di wilayah Kabupaten Malaka.

“Kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Malaka yang telah berkomitmen memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan begitu, kami juga ingin mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama berkomitmen dalam memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada peserta, khususnya bagi peserta yang berada di wilayah Kabupaten Malaka,” tambah Munaqib.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam Program JKN-KIS. Dirinya mengungkapkan langkah tersebut sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan khususnya di tengah masa pandemi Covid-19.

“Slogan yang selalu saya sebut yaitu Salus Populi Supreme Lex. Hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Salah satu ciri orang yang sejahtera adalah sehat. Pertama yang kami inginkan adalah kualitas hidup manusia yang sehat. Tanpa manusia yang sehat, tentu sumber daya manusia tidak berkualitas. Program kesehatan gratis ini harus diberlakukan sehingga kita berpikir untuk mengintegrasikan program ini dengan Program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan,” ungkap Simon.

Melalui penandatanganan ini, Simon mengatakan akan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka untuk mengakses layanan kesehatan di manapun sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

“Kami juga terus berkomitmen, di tahun depan, Pemerintah Malaka akan menambahkan kuotanya untuk dapat terjamin melalui Program Kartu Malaka Sehat yang terintegrasi dengan Program JKN-KIS sehingga Kabupaten Malaka dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC),” tuturnya.

Diharapkan melalui Program Kartu Malaka Sehat yang terintegrasi dengan Program JKN-KIS ini bisa bermanfaat untuk masyarakat serta meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Malaka.(PN)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60