Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Menanggapi polemik pelayanan kesehatan di Puskesmas Ndao, Komisi II DPRD Rote Ndao akhirnya menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Ruang kerja Komisi II DPRD Rote Ndao, Selasa (5/5/2026).
Agenda RDP tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rote Ndao, Meksi Mooy, S.Pd, dan dihadiri pula oleh para Anggota Komisi II DPRD Rote Ndao, yakni; Zyiandri Daud, ST, Jufry Laela, Feky M. Boelan, SE, Firlot Pellokila, Melkianus F. Haning, S.Pd, MM, juga turut hadir Anggota DPRD Rote Ndao dari Dapil 3, Dering Feoh, M.Pd, Mersianus Tite. Sementara itu, pihak Pemerintah Daerah Rote Ndao menghadirkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, Maria Isabela,S.KM, MPH , Kepala Puskesmas Ndao Stanislaus Pon, A. Md.Kep dan juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rote Ndao.
Dalam Agenda RDP tersebut, Komisi II DPRD Rote Ndao mempertanyakan polemik terkait adanya unggahan Facebook dari akun atas nama “Puskesmas Ndao” yang memposting pengumuman tentang penutupan layanan UGD dan Rawat Inap di Puskesmas Ndao karna adanya keterbatasan jumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) di Puskesmas Ndao yang tak sebanding dengan beban kerja Nakes.
Anggota DPRD Rote Ndao, Mersianus Tite dalam RDP tersebut secara tegas meminta pihak Dinas Kesehatan Rote Ndao untuk selalu membackup para Nakes di Puskesmas Ndao.
“Tekanan psikologis teman-teman Nakes di Ndao itu sangat tinggi, tolong mereka di backup. Mereka kerja dengan tekanan yang tinggi sampai mereka keluarkan pengumuman itu. Jadi kami minta Pemerintah mengklarifikasi berita di media yang dikeluarkan oleh Pak Sekda. Karna itu sangat mengganggu Nakes di Ndao.” Ucap Mersianus Tite, menegaskan.
Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Dering Feoh, M.Pd, anggota DPRD Rote Ndao Fraksi PDI Perjuangan. Dering Feoh sangat menyayangkan pernyataan Sekda Rote Ndao, Drs. Jonas M Selly, MM yang dalam suatu pemberitaan ingin memberikan sanksi kepada ASN/Nakes Puskesmas Ndao yang memposting pengumuman tersebut.
Menurut Dering Feoh, pernyataan Sekda Rote Ndao itu bukanlah solusi bagi permasalahan yang ada, tapi malah menambah masalah bagi para Nakes di Puskesmas Ndao yang beban kerjanya sudah sangat tinggi.
“Pak Sekda menyampaikan bahwa seandainya yang posting itu pengumuman ASN maka akan dilapor atau ditindak. Maka Itu pernyataan yang konyol, karna seharusnya Pemerintah berikan solusi karna postingan itu sampai keluar ke medsos karna pasti ada masalah di lapangan,” Jelas Dering Feoh.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Rote Ndao, Melkianus F. Haning, S.Pd, MM, juga meminta agar Pemda Rote Ndao segera menambah Nakes ke Puskesmas Ndao lengkap dengan tempat tinggal yang layak bagi para Nakes di Ndao.
“Saya minta pemerintah juga harus perhatikan tempat tinggal para Nakes di Puskesmas Ndao. Jangan sampai kita kirim tambah Nakes, tapi sampai disana mereka tidak tau harus tinggal dimana,” pungkas Melkianus Haning, Sekretaris Komisi II DPRD Rote Ndao.
Anggota DPRD Rote Ndao, Zyiandri Daud, ST juga menyoroti lambatnya respon dari Pemda Rote Ndao dan Dinas Kesehatan Rote. Karna ternyata pihak Puskesmas Ndao telah bersurat secara resmi kepada Dinas Kesehatan terkait kondisi Puskesmas Ndao yang masih sangat kekurangan Tenaga Kesehatan. Tapi hal itu belum mendapatkan respon yang cukup berarti dari Pemerintah.
Selain itu, Anggota DPRD Rote Ndao Feky Machiel Boelan, SE juga meminta agar Pemda Rote Ndao bisa menaikkan insentif bagi para Nakes di Puskesmas Ndao.
“Tahun kemarin kita sudah tetapkan dalam APBD 2026 Insentif khusus setiap Nakes di Pulau Ndao Rp1 juta per bulan. Kalo bisa di perubahan APBD 2026 kita tambah Rp1 juta lagi, jadi Rp2 juta tiap bulan untuk setiap Nakes di Ndao. Karna mereka pulau terluar, jadi harus diberikan insentif lebih,” ujar Feky Boelan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Rote Ndao, Firlot Pellokila juga menyoroti fenomena klasik terkait terjadinya mutasi terhadap beberapa ASN Nakes di Puskesmas Ndao yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang disinyalir menjadi penyebab utama Puskesmas Ndao kekurangan Nakes.
Secara tegas, Firlot Pellokila meminta agar para Nakes yang sebelumnya sudah lolos CPNS dan atau PPPK melalui formasi dari Puskesmas Ndao yang telah dimutasi keluar dari Pulau Ndao untuk segera dikembalikan ke Puskesmas Ndao. Firlot menduga adanya praktek nepotisme di lingkup pejabat Pemerintahan Rote Ndao yang secara tak prosedur melakukan mutasi terhadap kerabat mereka yang bertugas sebagai Nakes di Puskesmas Ndao.
Sementara itu, Jufry Laela selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Rote Ndao meminta agar Pemerintah Daerah Rote Ndao melakukan evaluasi total secara menyeluruh agar segera menambah Nakes di Puskesmas Ndao.
Untuk diketahui bahwa saat ini Tenaga Kesehatan di Puskesmas Ndao hanya berjumlah 21 orang yang terdiri dari; 1 orang Dokter, 4 orang Perawat, 13 orang Bidan, Tenaga Sanitarian 2 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 1 orang, dengan hanya didukung 3 orang tenaga bagian Loket dan 1 orang staf. Sedangkan untuk Apoteker/bagian farmasi dan juga bagian Gizi sama sekali belum ada.
Minimnya tenaga kesehatan tersebut tentu akan sangat berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Ndao Nuse yang merupakan pulau terluar.
