PORTALNTT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bank NTT menyiapkan skema pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memutus ketergantungan calon pekerja migran terhadap tengkulak atau calo, sekaligus memperkuat perlindungan dan kualitas tenaga kerja asal NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan kebijakan tersebut saat membuka dialog interaktif bertema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Serikat Buruh/Pekerja dalam Melindungi dan Menciptakan Pekerja yang Kontributif” yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis (30/4/2026).
Menurut Melki, melalui skema KUR, biaya pelatihan dan persiapan kerja PMI dapat ditanggung di awal dan dibayarkan setelah pekerja mulai memperoleh penghasilan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan sebesar Rp50 miliar melalui Bank NTT.
“Supaya mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau calo. Kita ingin prosesnya lebih aman, transparan, dan berpihak pada pekerja,” ujarnya.
Selain pembiayaan, Pemprov NTT menargetkan proses keberangkatan PMI dapat dilakukan langsung dari daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga mendorong transformasi tenaga kerja menjadi pelaku usaha. Melalui dukungan pembiayaan KUR perbankan dan koperasi yang nilainya diproyeksikan mencapai triliunan rupiah, pekerja didorong untuk “naik kelas” menjadi pengusaha.
“Kalau ada pekerja yang mau naik kelas jadi pengusaha, pemerintah akan fasilitasi. Kebutuhan pengusaha di NTT masih sangat besar,” kata Melki.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah ke depan tidak hanya diukur dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari lahirnya pengusaha baru yang berangkat dari pengalaman sebagai pekerja. Menurutnya, pengusaha dengan latar belakang pekerja akan lebih memahami pentingnya hubungan industrial yang adil.
Namun demikian, Melki mengakui masih banyak tantangan ketenagakerjaan di NTT. Mulai dari kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja, rendahnya kompetensi tenaga kerja, hingga masih dominannya sektor primer seperti pertanian yang minim hilirisasi.
“Defisit neraca perdagangan kita sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual produk mentah. Karena itu, kita perlu dorong industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya pekerja migran yang berangkat tanpa keterampilan memadai dan dokumen lengkap, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial. Tahun ini, Pemprov NTT kembali menargetkan perlindungan bagi puluhan ribu pekerja sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Panitia, Petrosa Christina, menjelaskan bahwa dialog ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di NTT. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, BPJS, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, hingga mahasiswa.
Melalui forum ini, pemerintah berharap lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, khususnya PMI asal NTT.
