Ketika Keadilan Tak Lagi Adil

  • Whatsapp
banner 468x60

Penulis dan Editor: Jefri Tapobali

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Perseteruan BPR Christa Jaya Perdana melawan Notaris Albert Wilson Riwu Kore hingga saat ini belum mencapai titik klimaks.

Perseteruan yang dimulai, sejak BPR Christa Jaya Perdana melaporkan Albert Wilson Riwu Kore dengan tuduhan penggelapan itu tercatat dengan nomor laporan polisi, LP/B/52/II/2019/SPKT tanggal 14 Februari 2019.

Sejak saat itu kedua pihak melewati serangkaian proses hukum untuk menyelesaikan persoalan sesuai aduan pihak pelapor. Padahal jauh sebelum itu kedua belah pihak adalah mitra kerja yang saling bersinergi satu sama lain.

Memasuki tahun 2022, tepatnya di tangal 17 Januari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang dilaporkan oleh Junus Laiskodat dari BPR Christa Jaya dengan terlapor Notaris/PPAT Albert Wilson Riwu Kore.

SP3 yang dikeluarkan tersebut ditandatangani oleh Kombes Pol. Eko Widodo selaku Dirreskrimum Polda NTT.

Dalam SP3 itu disebutkan, adapun hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 di Ruang Gelar perkara Ditreskrimum Polda NTT telah diputuskan bahwa laporan saudara Junus Laiskodat terhadap terlapor atas nama Notaris & PPAT Albert Wilson Riwukore yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Sub pasal 372 KUHP Jo pasal 55 KUHP dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Atas SP3 itu, Kuasa Hukum BPR Christa Jaya merasa keberatan dan mengajukan praperadilan.

Kurang lebih 8 hari lamanya, sidang praperadilan dilangsungkan di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang.

Hari ini, Rabu 9 Februari 2022, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam amar putusannya yang dibacakan Hakim Tunggal Reza Tyrama, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Praperadilan BPR Christa Jaya.

Dengan demikian maka SP3 Polda NTT terhadap laporan polisi untuk Notaris Albert Riwu Kore dibatalkan.

Albert Riwu Kore, yang dihubungi usai putusan itu menerima dan menghargai putusan hakim. Baginya sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada putusan itu.

Namun usai putusan ini, Albert Riwu Kore tidak tinggal diam. Dirinya akan mengambil langkah hukum. Pasalnya Notaris senior ini menganggap ada sejumlah fakta yang diabaikan selama persidangan.

Hal itu terlihat dari keterangan saksi yang dihadirkan termasuk saksi ahli.

“Ada salah satu saksi diduga memberikan keterangan palsu, karena itu kita akan menempuh langkah hukum untuk dilaporkan ke Polda,” tegas Riwukore.

“Keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemecahan sertifikat induk tanpa diketahui pihak-pihak tertentu. Yang mana, hal ini mampu dibuktikan bahwa pemecahan sertifikat induk diketahui pihak-pihak tertentu,” tegas Riwukore.

Oleh karena itu, pihaknya menunggu salinan putusan hakim untuk mempelajari keterangan-keterangan saksi untuk dikaitkan dengan fakta hukum yang ada.

Selain itu dirinya menilai saksi ahli yang dihadirkan tidak indipenden.

“Pada saat yang sama saksi ahli berdiri sebagai saksi ahli dan juga penasehat hukum. Dua kapasitas yang dijalankan dalam waktu bersamaan sehingga secara etika akademis seorang akademisi itu harus menjunjung tinggi nilai akademis dan moral. Dalam kapasitasnya harus indipenden dan memberikan penjelasan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada tidak ada tendensi,” tandasnya.

Untuk itu, Ia telah mengajukan surat keberatan kepada fakultas Hukum Universitas Widya Mandira (Unwira) untuk memberikan pembinaan kepada Mikael Feka.

“Saya merasa keberatan sekali dengan kesaksiannya yang sangat tendensius. Dia membawa suatu teori yang tidak bisa kita bantah dalam satu waktu yang sangat sempit karena sudah sampai pada putusan. Saya minta Unwira harus memberikan teguran keras kepada Mikael Feka untuk bertindak obyektif dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli,” pintanya.

Diakuinya, saat gelar perkara di Mabes Polri, dia (Mikael Feka,Red) duduk sebagai kuasa hukumnya BPR Christa Jaya. Pada saat yang bersamaan dia duduk sebagai saksi ahli yang indipenden.

“Ini satu kapasitas yang berbeda yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Indipendensinya diragukan,” tukas Albert penuh tanya.

Bahkan Albert Riwu Kore ingin membuka sebuah ruang diskusi untuk membedah kasus ini secara mendalam dengan mengundang para ahli.

Albert menginginkan kasus ini benar-benar menjadi terang benderang.

“Kasus ini pernah diadukan secara perdata dan mereka kalah 4 kali,” tandas Riwukore.

Sementara itu kuasa hukum BPR Christa Jaya, Samuel Adi Adoe, mengapresiasi keputusan Majelis Hakim karena objektif dalam memutuskan perkara ini.

Ia berharap agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau sudah ada salinan putusan, baru kita bisa mengambil langkah hukumnya seperti apa. Namun tentunya kami akan tetap kembali berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik kepolisian Ditreskrimum Polda NTT untuk perkara ini,” tandasnya.

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60