PORTALNTT.COM, KUPANG – Pemerintah Kabupaten Nagekeo memperkuat langkah strategis dalam membuka akses kerja luar negeri bagi generasi muda dengan menggandeng Bank NTT.
Melalui kolaborasi ini, peluang kerja legal ke Jepang bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kini semakin terbuka, didukung sistem pelatihan, pembiayaan, hingga edukasi keuangan yang terintegrasi.
Program ini dirancang tidak hanya mempersiapkan keberangkatan tenaga kerja, tetapi juga memastikan para peserta memiliki bekal kompetensi dan kesiapan finansial sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nagekeo, Petrus Aurellius Asan, menjelaskan bahwa kendala utama yang selama ini dihadapi CPMI adalah tingginya biaya awal, mulai dari pelatihan hingga pengurusan dokumen.
“Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, kami mencari solusi kolaboratif. Kehadiran Bank NTT menjadi jawaban untuk membantu pembiayaan calon pekerja secara lebih terjangkau,” ujar Petrus di sela rapat kerja bersama DPRD Nagekeo, Jumat (6/2/2026).
Biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti seluruh tahapan hingga pemberangkatan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bank NTT menghadirkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus CPMI dengan bunga ringan serta tenor fleksibel yang disesuaikan dengan masa kontrak kerja di Jepang.
Kepala Bank NTT Cabang Mbay, Petrus Soba Lewar, menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada pembiayaan semata. Para peserta juga akan didorong untuk memiliki kebiasaan finansial yang sehat.
“Setiap calon pekerja akan dibekali rekening dan diarahkan untuk menabung secara disiplin. Harapannya, penghasilan yang diperoleh tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi juga menjadi investasi masa depan,” jelasnya.
Dari sisi kompetensi, peserta akan menjalani pelatihan intensif, termasuk pembelajaran bahasa dan budaya Jepang melalui ACE Indonesia serta pelatihan keterampilan melalui LPK Masubu. Proses ini dirancang untuk memastikan para CPMI mampu beradaptasi dan bekerja secara profesional di negara tujuan.
Tak hanya itu, seleksi dilakukan secara ketat oleh pemerintah daerah guna menjamin kesiapan peserta sebelum diberangkatkan melalui jalur resmi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Ketua Komisi I DPRD Nagekeo, Lukas Mbulang, menilai langkah ini sebagai terobosan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sekaligus terlindungi secara hukum.
“Program ini memastikan masyarakat mengikuti jalur resmi, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pekerjaan yang layak di luar negeri,” ungkapnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan sektor perbankan ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran. Lebih dari itu, program ini juga membuka akses pengalaman kerja global bagi generasi muda Nagekeo, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
