PORTALNTT.COM, KUPANG – Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Universitas Nusa Cendana (Undana) menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyuarakan persoalan mendasar pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia.
Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi X DPR RI meninjau langsung pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam skema Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Peninjauan dilakukan guna memastikan proses seleksi berjalan aman, transparan, bebas kecurangan, serta didukung fasilitas yang memadai.
Usai peninjauan, Komisi X DPR RI melanjutkan agenda dengan dialog terbuka bersama para rektor dan direktur perguruan tinggi negeri maupun swasta se-NTT. Diskusi dipandu Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng, dan berlangsung dinamis dengan berbagai aspirasi yang disampaikan secara lugas.
Dialog tersebut jauh dari sekadar seremoni. Para pimpinan kampus memaparkan kondisi riil yang dihadapi: keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses pendidikan, hingga tekanan ekonomi mahasiswa yang masih tinggi.
Rektor Undana, Prof. Jefri S. Bale, menegaskan bahwa kehadiran DPR RI membawa harapan besar bagi perguruan tinggi di wilayah kepulauan.
“Kehadiran DPR RI bukan sekadar kunjungan, tetapi menjadi jembatan untuk menyampaikan kondisi nyata pendidikan di NTT,” ujar Rektor Undana, Prof Jefri S. Bale.
Ia menyoroti pentingnya penguatan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai penopang utama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“KIP Kuliah bukan hanya bantuan, melainkan instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Kuota perlu diperluas, terutama untuk program studi berbiaya tinggi seperti kedokteran,” tegasnya.
Rektor Undana juga mengungkap fenomena yang terus berulang setiap semester, yakni meningkatnya permohonan penundaan hingga penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
Di tengah tantangan tersebut, Undana tetap mencatat kemajuan signifikan. Sejak berstatus Badan Layanan Umum (BLU) pada 2017, kampus ini meraih akreditasi unggul pada 2025. Sekitar 30 persen program studi telah berakreditasi unggul dan 12 persen berstandar internasional, dengan dukungan 55 profesor aktif.
Namun, capaian itu belum sepenuhnya diimbangi sarana dan prasarana. Undana masih membutuhkan laboratorium terpadu, ruang kelas modern, teaching factory, hingga pengembangan techno park berbasis potensi lokal seperti peternakan, pertanian, dan perikanan.
Selain itu, isu kesejahteraan dosen juga menjadi perhatian, khususnya terkait tunjangan fungsional dan sistem remunerasi. Rektor mendorong kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak dalam pengelolaan anggaran BLU.
Senada, Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang, Prof. Dr. Frans Salesman, S.E., M.Kes, menyoroti keterbatasan kuota KIP Kuliah bagi perguruan tinggi swasta.
Ia menyebut, sekitar 17 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta berasal dari kategori ekonomi kurang mampu.
“Kami berharap ada peningkatan kuota KIP Kuliah untuk PTS, serta penambahan kuota sertifikasi dosen,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap sistem pendidikan nasional.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul, mendorong riset, serta menjadi motor pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTT.
Ia mengakui masih banyak persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses digital yang belum merata, hingga minimnya dosen berkualifikasi doktor dan profesor. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya daya dukung fiskal daerah serta kemampuan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan skema pembiayaan fleksibel harus terus diperkuat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Komisi X juga mendorong penguatan ekosistem riset berbasis potensi lokal. Perguruan tinggi di NTT diharapkan mampu mengembangkan inovasi pada sektor unggulan seperti kelautan, pariwisata, dan pertanian lahan kering, sekaligus memastikan hilirisasi riset berdampak langsung bagi masyarakat.
