Portal NTT – Sejumlah menteri non-Muslim di kabinet Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengancam akan mengundurkan diri jika RUU yang akan memperkuat kekuasaan dan yurisdiksi pengadilan Islam disahkan.
Ancaman ini terjadi menyusul keputusan partai yang berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, pekan lalu untuk mempercepat pembahasan RUU Pengadilan Syariah (Yurisdiksi Kriminal), yang diajukan oleh ketua partai oposisi, Partai Islam se-Malaysia, PAS.
PAS memerlukan amandemen UU untuk menerapkan hukum pidana Islam atau yang biasa disebut hukum hudud di negara bagian Kelantan. Jika amandemen ini diloloskan, kekuasaan pengadilan syariah dalam memutuskan masalah pidana di penjuru negeri diperkirakan akan menguat.
Situasi ini menyebabkan kekhawatiran dalam sistem peradilan ganda di negara yang mayoritas penduduknya merupakan Melayu Muslim tetapi memiliki populasi multi-etnis yang tinggi.
Satu per satu, para menteri dari koalisi yang berkuasa, Barisan Nasional, BN, mengancam akan mengundurkan diri dari kabinet jika amandemen Undang-Undang Pengadilan Syariah disahkan.
Menteri Transportasi Malaysia yang merupakan Ketua Asosiasi China Malaysia, MCA, Liow Tiong Lai menyatakan kepada media yang dimiliki oleh partainya, The Star, bahwa dukungan UMNO terhadap RUU yang diajukan PAS tak ubahnya bagai tindakan desersi terhadap koalisi BN.
“Saya akan mengundurkan diri. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menjabat. Saya harus sangat tegas dalam hal ini,” kata Liow, dikutip dari Channel NewsAsia, Senin (30/5).
“Saat pertemuan kabinet pada Rabu, kami akan mengangkat isu ini dan setelah itu, mungkin meminta dia (Najib) untuk bertemu guna mendiskusikan ini secara mendalam sehingga Perdana Menteri bisa memahami sikap dan situasi kami dan begitu juga sebaliknya,” ujar S Subramaniam, Ketua Kongres India Malaysia (MIC) sekaligus menjabat sebagai Menteri Kesehatan Malaysia.
Tak hanya pejabat non-Muslim, Ketua Partai Gerakan dan Partai Rakyat Sabah Bersatu, yang bergabung dalam BN, juga menyerukan ancaman serupa. Ancaman ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan politik di pemerintahan. (CNN)