PORTALNTT.COM, KUPANG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur.
Anggota DPRD NTT dari PDI Perjuangan, Nelson Obet Matara, secara terbuka menyebut gubernur tidak jujur dan tidak transparan. Ia secara tegas mengatakan Gubernur NTT, tidak menyampaikan fakta secara utuh terkait data stunting dan kemiskinan.
”Bicara stunting dan angka kemiskinan ini. Angka kemiskinan menurun menurut pidato Gubernur tapi angka stunting itu tinggi. Itu artinya kan tidak matching. Nah oleh karena itu Gubernur harus jujur,” tandas Nelson Matara, usai sidang paripurna pada wartawan, Jumat (20/2/2026).
Ia mencontohkan terkait produksi pertanian dan perikanan yang mengalami kenaikan tapi daya beli menurun. Petani tetap miskin.
“Produksi pertanian memang naik, perikanan juga naik. Tapi daya beli masyarakat turun. Petani tetap miskin. Nelayan pendapatannya naik, tapi harga kebutuhan melonjak. Ini yang tidak disampaikan secara utuh,” ujarnya
Menurut Nelson, paparan gubernur terkesan “datar” dan tidak menampilkan rincian krusial, termasuk angka stunting dalam pidato serta dampak konkret program nasional di NTT.
“Kalau angka stunting tidak tertulis secara jelas, bagaimana publik bisa menilai capaian secara objektif?” katanya.
PKB: Angka Bisa Dipermainkan
Kritik lebih tajam datang dari Yohanes Rumat, legislator dari PKB. Ia menilai angka-angka yang dipaparkan dalam pidato gubernur belum bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan.
“Satu tahun bukan alat ukur. Angka itu bisa dipermainkan. Kami baru bisa menilai secara akademis setelah dua setengah tahun,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan klaim tingkat keberhasilan atau kepuasan publik sebesar 80 persen.
“Kajian akademisnya apa? Siapa yang menyusun? Apakah metodologinya bisa dipertanggungjawabkan? Di DPRD pun angka itu kami pertanyakan,” ujarnya.
Klaim Pemprov: Stunting Turun, Kemiskinan Menyusut
Dalam pidato resmi di Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Gubernur NTT, Melki Laka Lena memaparkan sejumlah capaian makro selama satu tahun kepemimpinan.
Di sektor kesehatan, melalui program Aksi Konvergensi Menuju NTT Bebas Stunting dan Gerakan Anting Berlian, pemerintah mengintegrasikan intervensi gizi, layanan kesehatan, penguatan data real-time, hingga telemedicine untuk wilayah terpencil.
Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting disebut turun dari 21,2 persen pada 2024 menjadi 20,2 persen pada 2025. Pemerintah juga menargetkan prevalensi stunting 8,4 persen pada 2045.
Di sektor ekonomi, laju pertumbuhan NTT pada 2025 diklaim mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dibanding 2024. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 17,50 persen atau 1.031.690 orang, turun 1,52 persen poin dari 19,02 persen pada September 2024.
Namun gubernur sendiri mengakui pertumbuhan agregat belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, kebijakan diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat melalui program One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, hingga pembentukan NTT Mart.
“Kalau Tidak Valid, Tunjukkan Angka yang Valid”
Menanggapi tudingan PDI Perjuangan dan PKB, gubernur Laka Lena, menyatakan data yang disampaikan adalah data valid dan bersumber dari sistem resmi pemerintah.
Ia bahkan menantang balik para pengkritik.
“Kalau menurut PDI Perjuangan dan PKB angka ini tidak valid, silakan tunjukkan angka yang valid. Kalau tidak mampu membuktikan, itu sama saja melakukan pembohongan publik,” ujarnya.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi 5,14 persen dan penurunan kemiskinan menjadi 17,50 persen memang menunjukkan tren positif secara makro. Namun kritik DPRD menyoroti jurang antara angka agregat dan realitas daya beli masyarakat di lapangan.
Jika produksi meningkat tetapi daya beli melemah, maka pertumbuhan bisa kehilangan makna sosialnya. Jika klaim kepuasan publik 80 persen tidak disertai penjelasan metodologi yang terbuka, maka ia rentan dipersepsikan sebagai sekadar legitimasi politik.
Satu tahun kepemimpinan memang belum cukup untuk mengubah wajah kemiskinan struktural NTT. Namun justru karena itu, keterbukaan data menjadi fondasi utama.
Angka boleh naik atau turun. Tetapi tanpa transparansi, angka mudah kehilangan kepercayaan.
