Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao semakin memicu keresahan masyarakat. Di tengah antrean panjang di SPBU, sulitnya mendapatkan BBM, hingga harga jual yang melambung tinggi di tingkat pengecer, publik kini menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang menganggarkan Rp20 juta dari Dana SiLPA 2025 untuk kegiatan monitoring BBM oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rote Ndao.
Ironisnya, hingga 15 Mei 2026, kondisi di lapangan justru tidak menunjukkan perubahan berarti. BBM masih langka, masyarakat tetap kesulitan memperoleh bahan bakar, bahkan sejumlah pengecer diduga masih leluasa menjual BBM bersubsidi dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tak hanya mahal, masyarakat juga mengeluhkan isi BBM eceran yang dinilai tidak sesuai ukuran normal. Di sejumlah tempat, BBM dijual menggunakan botol yang hanya terisi setengah dari ukuran liter standar, namun tetap dipatok dengan harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per botol.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana arah pengawasan yang dibiayai menggunakan uang rakyat tersebut?
“Kalau memang ada monitoring, kenapa sampai sekarang BBM masih langka dan dijual sesuka hati? Rakyat tetap susah, pengecer tetap jalan,” keluh seorang warga.
Kondisi tersebut kini mulai memantik dugaan adanya praktik mafia BBM di balik kelangkaan yang terus terjadi. Masyarakat menilai pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum seperti memilih diam dan belum menunjukkan langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang semakin membebani rakyat kecil.
Beberapa warga seperti Benny, Demus, Robert dan Alex yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengaku sangat terdampak akibat sulitnya memperoleh BBM untuk kebutuhan pertanian maupun aktivitas sehari-hari.
“Sampai hari ini kami tidak melihat ada suara dari pemerintah, DPRD maupun aparat hukum terkait persoalan BBM ini. Biasanya mereka paling keras bicara soal rakyat, tapi sekarang justru diam,” ujar Benny,
“Kalau semua diam seperti ini, masyarakat wajar bertanya-tanya. Jangan sampai ada permainan atau mafia BBM di balik kelangkaan ini,” ungkap Benny.
Para petani disebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampak. Di tengah musim panen, mereka terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi agar alat pertanian tetap bisa beroperasi.
“Sekarang semua alat pertanian butuh BBM. Kami terpaksa beli dengan harga mahal supaya bisa panen dan merontok padi. Kalau tidak ada BBM, kami tidak bisa kerja,” ungkap Benny.
Krisis BBM ini juga mulai dianggap sebagai cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Sebab meskipun anggaran monitoring telah dialokasikan dari Dana SiLPA 2025, masyarakat mengaku belum melihat hasil nyata di lapangan.
Publik kini mempertanyakan bentuk monitoring yang dilakukan Diskoperindag Rote Ndao. Apakah pengawasan benar-benar berjalan, atau hanya sebatas kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran tanpa dampak langsung bagi masyarakat?
“Jangan sampai monitoring hanya jadi laporan di atas meja. Uang dipakai, tapi rakyat tetap antre dan beli BBM dengan harga mencekik,” kritik seorang warga lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Rote Ndao, saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada, Sabtu (16/5/2026) sama sekali tak memberikan respon atau penjelasan apapun.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar monitoring di atas kertas. Sebab bagi warga Rote Ndao, persoalan BBM bukan lagi sekadar isu distribusi energi, melainkan persoalan hidup rakyat kecil yang setiap hari dipaksa membeli kelangkaan dengan harga yang semakin mencekik.
