PORTALNTT.COM, ATAMBUA – Dalam rangka menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Atambua menggelar Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan, Rabu (13/04).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala BP4D, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Munaqib menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk membangun sinergitas antara BPJS Kesehatan Cabang Atambua dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Belu. Selain itu melalui pertemuan ini, Munaqib juga menjelaskan kembali terkait tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Tujuan dari pertemuan hari ini adalah untuk mencapai komunikasi yang baik dengan para stakeholder terkait implementasi Program JKN-KIS di Kabupaten Belu. Tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, tentunya program ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, forum ini dibentuk sebagai sarana untuk memecahkan masalah dan memberikan masukan-masukan dalam Program JKN-KIS,” jelas Munaqib.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin sangat mendukung penuh Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait peningkatan kepesertaan dan pelayanan kesehatan.
“Dalam forum ini saya meminta kepada dinas-dinas terkait untuk bersama-sama meningkatkan kepesertaan Program JKN-KIS. Dinas Sosial Kabupaten Belu agar melakukan percepatan verifikasi dan validasi DTKS untuk memenuhi under qouta PBI JK di Kabupaten Belu. Kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk bisa mempersiapkan Peraturan Bupati terkait kewajiban pendaftaran kepesertaan pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Selain itu, KP Desa juga akan kami daftarkan pada bulan Oktober ini sesuai dengan anggaran yang disediakan pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun 2022,” ujarnya.
Melalui forum komunikasi ini diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi demi suksesnya Program JKN-KIS dan sinergisitas antar instansi di lingkungan pemerintah dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua.
