Oleh: Nimrod Umbu Rupa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, prodi ilmu politik.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menimbulkan perdebatan serius terkait ketepatan prioritas dalam kebijakan publik. Secara konseptual, program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, dalam konteks empiris wilayah seperti NTT, muncul pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan urgensinya dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang jauh lebih mendesak.
Realitas sosial di NTT menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada asupan gizi di lingkungan sekolah, melainkan pada keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Krisis air bersih masih menjadi problem laten di banyak wilayah pedesaan. Akses terhadap pendidikan gratis dan berkualitas belum sepenuhnya terwujud, ditandai dengan masih adanya beban biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat.
Di sektor kesehatan, keterbatasan fasilitas, tenaga medis, serta jangkauan layanan menjadi hambatan signifikan. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi masih memperparah isolasi sejumlah daerah.
Dalam kerangka tersebut, prioritas anggaran negara seharusnya diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan fundamental tersebut. Namun, yang terjadi justru menunjukkan adanya kecenderungan distorsi alokasi anggaran.
Efisiensi atau pemangkasan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar utama pembangunan manusia kontras dengan keberlanjutan dan ekspansi program MBG yang bersifat spesifik dan terbatas cakupannya.
Implikasinya tidak sederhana. Pengurangan anggaran pendidikan berpotensi menurunkan kualitas layanan belajar, memperlambat pembangunan infrastruktur sekolah, serta menghambat akses bagi kelompok masyarakat rentan.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran kesehatan dapat berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan medis, ketersediaan obat-obatan, dan distribusi tenaga kesehatan.
Dalam situasi seperti ini, mempertahankan prioritas pada program MBG menimbulkan kesan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan kebijakan.
Lebih jauh, kondisi ini membuka ruang bagi pertanyaan kritis terkait orientasi kebijakan tersebut. Ketika sebuah program berskala besar tetap dipertahankan di tengah keterbatasan anggaran pada sektor esensial, muncul dugaan mengenai kemungkinan keterlibatan kepentingan ekonomi tertentu dalam rantai implementasinya. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, publik dapat menilai bahwa program tersebut berpotensi menjadi bagian dari skema bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, alih-alih sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluatif yang komprehensif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah perlu menempatkan kembali prioritas pembangunan pada penyediaan air bersih, pendidikan gratis dan inklusif, layanan kesehatan yang merata, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu menjawab akar permasalahan, bukan sekadar menghadirkan intervensi yang bersifat simbolik.
Pada akhirnya, pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Tanpa penataan ulang prioritas yang tepat, kebijakan yang dijalankan berisiko tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga memperlebar kesenjangan dan memperlambat proses transformasi sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan.
