PORTALNTT.COM, KEFAMENANU – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara resmi mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off atau Jaminan Kesehatan Semesta. Capaian tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicita-citakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU bagi masyarakatnya. Capaian tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja pada Jumat (07/07).
Bupati Timor Tengah Utara, Juandi David memberikan apresiasi terhadap UHC yang melindungi seluruh hak kesehatan warga masyarakat serta berkomitmen untuk terus mendukung penuh Program JKN mengingat program ini adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh hak kesehatan dan penghidupan yang layak.
“Akhirnya, impian kita bersama bisa terlaksana mulai hari ini. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berhasil mewujudkan pengobatan gratis bagi warganya. Ini selaras dengan program Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mempermudah akses pelayanan kesehatan. Saya menekankan bahwa tidak boleh ada satupun warga yang kesulitan dalam berobat, karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan warga yang paling utama,” ujar Juandi.
Dirinya menyebut, capaian UHC bagi Kabupaten Timor Tengah Utara telah didapat sejak bulan Maret lalu dalam kegiatan UHC Awards dari Wakil Presiden. Namun, karena masih terdapat beberapa penyesuaian, maka kepesertaan langsung aktif baru terwujud.
Juandi juga menjelaskan bahwa terhitung saat ini masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara sudah bisa menikmati pengobatan secara gratis dengan menunjukkan KTP. Sementara bagi masyarakat yang masih dibawah umur dan belum memiliki KTP cukup dengan menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak (KIA).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Robert Tjeunfin menyampaikan, pelayanan secara gratis saat ini sudah bisa dinikmati oleh 270 ribu lebih masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.
”Layanan gratis bisa diterima oleh masyarakat mulai dari pengobatan di klinik, puskesmas, rumah sakit ataupun rujukan hingga ke rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta diluar daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ucap Robert.
Berdasarkan data yang ada, hingga bulan Juli 2023, telah tercatat 272.168 jiwa penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara yang dijamin Program JKN. Dengan rincian 197.506 peserta PBI JK, 40.608 Pekerja Penerima Upah, 15.675 peserta PBPU Mandiri, 14.279 peserta PBPU dan BP Pemda, dan 4.100 peserta Bukan Pekerja.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah yang telah berhasil mewujudkan jaminan kesehatan bagi warganya yang ditunjukkan dengan capaian UHC Non Cut Off yang selama ini telah dinantikan.
“Terima kasih banyak untuk segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah berhasil mencapai cakupan UHC di atas 100% dan keaktifan peserta mencapai 86%. Predikat UHC Non Cut Off ini memiliki keistimewaan yaitu pemda dapat mengajukan pendaftaran peserta, dimana peserta yang terdaftar pada saat itu langsung aktif kepesertaannya dan bisa langsung dijamin jika mengakses pelayanan kesehatan. Pemda juga dapat mengakomodir kebutuhan jaminan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan urgent pada saat itu tetapi tidak memiliki kartu atau non aktif karena menunggak iuran,” jelasnya.
Sarwika juga menyampaikan bahwa keistimewaan ini hanya untuk peserta segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemda yang dapat langsung aktif kepesertaannya dan dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Namun, untuk pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri tetap menunggu waktu 14 hari.
