Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Polemik di tubuh Puskesmas Feapopi akhirnya meledak ke ruang parlemen. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Rote Ndao, Jumat (13/2/2026), suara para tenaga kesehatan terdengar lebih lantang dari biasanya: mereka meminta perlindungan hukum sebelum diminta bertugas di layanan persalinan.
Rapat yang berlangsung di gedung dewan itu bukan sekadar agenda rutin. Ini menjadi respons atas kisruh internal yang belakangan mencuat dan dinilai berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Rote Tengah.
Sejumlah anggota dewan hadir lengkap. Mereka ingin memastikan polemik ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Ketua Komisi II menegaskan, RDP digelar sebagai tindak lanjut dari temuan lapangan yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan dinamika internal di fasilitas kesehatan tersebut.
“Kami Tak Punya Kompetensi, Siapa Lindungi Kami?”
Momen paling menyita perhatian terjadi ketika seorang perawat menyampaikan kegelisahannya. Ia menegaskan bahwa para perawat bukan menolak bertugas, tetapi merasa tidak memiliki kompetensi khusus untuk menangani persalinan.
“Kami bukan tidak mau jaga di ruang bersalin. Tapi kami tidak punya kompetensi khusus. Kalau terjadi sesuatu pada pasien, siapa yang menjamin kami secara hukum?” ungkapnya.
Pernyataan itu membuka fakta bahwa sebagian tenaga kesehatan merasa bekerja di bawah bayang-bayang risiko hukum. Tanpa pelatihan dan payung regulasi yang jelas, mereka khawatir tudingan malapraktik bisa saja mengancam.
Dering Feoh: Jangan Paksa Tanpa Jaminan
Sorotan tajam datang dari anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Dering Feoh. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai sikap enggan bertugas, melainkan soal kompetensi dan perlindungan hukum.
“Kita tidak bisa memaksa mereka berjaga di layanan persalinan jika belum punya kompetensi khusus. Kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah harus hadir memberi solusi,” tegasnya.
Dering mendesak Dinas Kesehatan segera merancang pelatihan khusus bagi para perawat agar mereka memiliki sertifikasi dan kewenangan yang sah. Menurutnya, peningkatan kapasitas adalah kunci agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengorbankan rasa aman tenaga kesehatan.
Rekomendasi Tegas DPRD
RDP tersebut menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya, Puskesmas Feapopi diminta tidak memaksakan perawat menangani pasien bersalin sebelum ada regulasi yang jelas dan kompetensi yang memadai.
Selain itu, DPRD mendorong pembenahan menyeluruh terhadap manajemen SDM. Ketua Komisi II menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, namun tata kelola internal juga harus dibenahi secara transparan dan akuntabel.
“Yang utama, pelayanan publik tidak boleh lumpuh. Tapi pembenahan manajemen harus dilakukan secara serius,” ujarnya usai rapat.
Jangan Sampai Jadi Krisis Kepercayaan
Isu internal yang sebelumnya mencuat—termasuk dugaan perlakuan diskriminatif dalam pembagian jadwal jaga—juga menjadi perhatian dewan. Jika tidak ditangani secara terbuka, persoalan ini dikhawatirkan berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Kini, rekomendasi DPRD akan diteruskan secara berjenjang kepada pimpinan dewan dan pemerintah daerah. Publik menanti, apakah hasil RDP ini benar-benar menjadi titik balik pembenahan layanan kesehatan di Feapopi, atau sekadar berhenti sebagai dokumen administratif.
Di tengah semua itu, satu pesan mengemuka: tenaga kesehatan butuh kompetensi yang kuat dan perlindungan hukum yang jelas agar bisa melayani tanpa rasa takut.
