PORTALNTT.COM, KUPANG – Kejelasan pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil menjadi dua isu yang paling banyak mengemuka dalam reses Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Osorio Soares, di Kota Kupang, Selasa (30/6/2026). Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait lapangan kerja, pendidikan, pengembangan peternakan, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Reses yang berlangsung secara dialogis itu dihadiri Ketua DPRD Kota Kupang Richard Odja, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Maria Rosalinda Uta Teku, serta Ketua Panitia Pembangunan Stasi Yesus Maria Yosef (YMY), Zakarias Moruk.
Dalam dialog bersama masyarakat, Lorens Mee meminta Pemerintah Provinsi NTT memberikan kepastian mengenai pelaksanaan peraturan gubernur terkait penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, kejelasan kebijakan sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memperoleh hak atas BBM bersubsidi.
Lorens juga berharap program amnesti pajak kendaraan bermotor dapat terus dilanjutkan karena dinilai membantu masyarakat melunasi tunggakan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Menanggapi hal itu, Fernando Soares mengatakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di NTT masih sangat besar. Ia mengungkapkan jumlah kendaraan bermotor di NTT telah mendekati satu juta unit, tetapi tingkat kepatuhan membayar pajak masih perlu ditingkatkan.
“Karena keterbatasan itu, pemerintah mengambil kebijakan amnesti pajak kendaraan agar masyarakat memiliki kesempatan melunasi kewajibannya sekaligus meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya.
Fernando menambahkan, pemerintah juga harus memberikan teladan dalam membayar pajak. Menurut dia, kendaraan dinas atau kendaraan berpelat merah seharusnya menjadi yang pertama memenuhi kewajiban tersebut karena anggarannya telah tersedia.
Aspirasi lain disampaikan Eti Turut yang mengusulkan adanya bantuan permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, akses terhadap modal menjadi salah satu kendala utama yang menghambat perkembangan usaha masyarakat.
Menanggapi usulan itu, Fernando menyatakan siap memperjuangkannya melalui pembahasan kebijakan dan penganggaran. Ia berharap bantuan yang diberikan nantinya dapat dikelola dengan baik dan dikembangkan menjadi dana bergulir sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha.
Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian warga. Antonius Ganggas meminta pemerintah menghadirkan program yang mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Ia juga mengusulkan peningkatan penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan yang masih minim pencahayaan demi meningkatkan keselamatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Margaretha Bhubhu berharap pemerintah memperluas akses beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, Hans Paoe menyoroti potensi sektor peternakan yang dinilai belum berkembang secara optimal. Ia mendorong pemerintah bersama DPRD menyusun regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pengembangan sektor peternakan di Kota Kupang.
Mewakili kalangan muda, Firlo Pareira berharap pemerintah lebih memperhatikan dampak berbagai kebijakan nasional terhadap masyarakat di daerah. Menurutnya, generasi muda membutuhkan kebijakan yang mampu membuka ruang berkarya, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong tumbuhnya usaha baru.
Fernando memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD NTT dalam pembahasan kebijakan maupun penganggaran. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda konstitusional anggota legislatif, tetapi menjadi sarana menyerap persoalan riil masyarakat agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
