Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Di tengah keluhan bertahun-tahun soal ruas jalan rusak di Letelangga, sebuah ironi justru terkuak. Saat pemerintah daerah dan DPRD terkesan abai, para pengusaha ekspedisi di Rote Ndao bersama SMSI Rote Ndao dan masyarakat Menggelama turun tangan langsung memperbaiki jalan yang selama ini menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas warga.
Tak ada seremoni. Tak ada baliho proyek. Tak ada plang anggaran miliaran rupiah. Yang ada hanyalah alat berat, material seadanya, dan semangat gotong royong.
Ruas jalan Letelangga yang selama ini sudah rusak parah dipenuhi lubang dan membahayakan pengendara, bagi para pengusaha ekspedisi, kondisi itu bukan sekadar gangguan, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan sopir, kerusakan armada, hingga terhambatnya distribusi logistik ke sejumlah wilayah di Rote Ndao.
“Kami tidak bisa terus menunggu. Setiap hari kendaraan kami lewat sini. Kalau bukan kami yang peduli, siapa lagi ?. Kami sangat berterimakasih untuk masyarakat Menggelama yang sudah ijinkan dan mau kolaborasi dengan bersama perbaiki jalan ini,” ungkap salah satu pengusaha ekspedisi pada media ini.
Kolaborasi ini melibatkan kontribusi dana, material, hingga tenaga. SMSI Rote Ndao turut mengambil peran sebagai penggerak komunikasi dan publikasi, ikut mencarikan kebutuhan alat berat dan memastikan gerakan ini menjadi pesan moral bagi para pemangku kebijakan. Masyarakat Menggelama pun tak tinggal diam. Mereka ikut bekerja, membantu penimbunan, meratakan material, hingga pengerjaan cor beton pada ruas jalan rusak tersebut, dan Satlantas Polres Rote Ndao menjaga arus lalu lintas saat proses perbaikan berlangsung.
Yang menjadi sorotan tajam tidak ada sumbangsih dari pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam kegiatan ini. Padahal, jalan tersebut merupakan akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Ironisnya para pejabat penting Kabupaten Rote selalu melewati jalan itu, bahkan para pejabat dari pemerintah pusat pun juga pernah melewati jalan itu.
Aksi kolaboratif ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan. Ketika rakyat dan pelaku usaha bisa bersatu memperbaiki jalan tanpa APBD, publik tentu berhak bertanya apa sebenarnya fungsi pengawasan dan penganggaran yang selama ini dijalankan ?
Jackson Mansula selaku Ketua Bidang Organisasi sekaligus masyarakat di Menggelama, kepada media ini sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas peranan penting dari semua pihak yang turut ambil bagian dalam perbaikan jalan rusak tersebut.
“SMSI Rote sangat berterimakasih untuk para pengusaha ekspedisi, dan masyarakat Menggelama yang sudah gotong royong bersama perbaiki jalan rusak di Letelangga. Terimakasih juga untuk Satlantas Polres Rote Ndao yang membantu menjaga keamanan lalulintas di letelangga,” ucap Jackson Mansula, Ketua Bidang Organisasi SMSI Rote.
Gerakan ini bukan sekadar perbaikan jalan. Ini adalah simbol kekecewaan sekaligus bukti bahwa kepedulian tidak harus menunggu instruksi atau keputusan politik. Di tengah keterbatasan, masyarakat dan pelaku usaha memilih bergerak, bukan mengeluh, apalagi pencitraan dimedia ala para pejabat.
Kini ruas Letelangga perlahan membaik. Kendaraan bisa melintas lebih aman. Distribusi barang kembali lancar. Namun jejak cerita di baliknya akan sulit dilupakan bahwa perbaikan itu lahir dari solidaritas, bukan dari kekuasaan.
Jika kolaborasi swadaya seperti ini terus terjadi, maka pemerintah daerah dan DPRD patut melakukan refleksi mendalam. Sebab ketika rakyat mulai mengambil alih peran yang semestinya menjadi tanggung jawab negara, itu bukan hanya soal jalan rusak, tapi itu soal kepercayaan publik yang mulai retak.
