PORTALNTT.COM, TAMBOLAKA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan menekankan kepada para kepala daerah untuk selalu melakukan transparansi dalam seluruh pekerjaan dan pengelolaan anggaran hal ini agar terciptanya tata kelolah pemerintahan yang baik.
”Yang paling utama dalam pencegahan korupsi adalah transparan. Semua pekerjaan ditata dan dikelolah dengan baik dengan syarat utama harus transparan, bisa dilihat oleh siapa pun di tingkat apa pun sehingga siapa pun bisa melihat benar atau tidak termasuk msyarakat karena masyarakat punya hak untuk melihatnya,” katanya dalam diskusinya di aula kantor bupati SBD, Rabu (22/3) dengan tema membangun integritas di NTT yang di prakarsai DPD KNPI SBD.
Dikatakannya, tujuan kedatangannya ke NTT khususnya SBD bersama tim untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik.
“Tujuan saya kesini agar jangan sampai bapak/ibu kesana (Rutan KPK, red). Sekarang Rutan kami bagus namun saya berharap tidak ada orang disini yang datang kesana, makanya kami datang kesini untuk mengingatkan semua disini,” tandasnya.
Irjen. Pol (purn) Basaria Panjaitan mengaku sejak dari tahun 2002 hingga 2014 terdapat 367 kasus pengaduan dan atau laporan kepada pihak KPK dari NTT, namun ada beberapa yang dilaporkan itu hanya bersifat administratif dan jika menurut KPK itu ada tindak pidana korupsi maka akan ditindaklanjuti, namun sampai saat ini belum.
Ditanya terkait kasus tindak pidana korupsi apa saja yang menjadi atensi KPK di NTT, Dia mengaku belum ada.
“Kalau bicara lidik, maaf ya saya tidak bisa omongin itu, kalau sidik iya dan hingga saat ini masih hanya satu kasus dari NTT yang dalam waktu dekat sudah di sidangkan. Dan itu kasus sudah lama sekali. Sementara kasus yang lain belum ada,”ujarnya sembari mengaku jangan seseorang masih dalam tingkat penyeledikan lalu kemudian sudah di omongin, nanti kasihan beliau, tetap pada asas praduga tak bersalah tetap harus dijaga dengan baik.
Ditambahkannya ada beberapa rencana aksi yang diberikan tim Korsup pencegahan KPK yang telah mendatangi beberapa daerah termasuk NTT dan melakukan evaluasi apa yang perlu dibenahi.
Ketua DPD KNPI SBD, Ratu Wulla Talu mengatakan salah satu nawacita program Jokowi adalah membangun dari pinggiran/desa dengan menggelontorkan anggaran yang begitu besar ke Desa karenanya perlu mendapat atensi untuk memberikan pencerahan dan pemahaman dalam pengelolaan serta pengawasan sehingga kehadiran KPK yang difasilitasi KNPI sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikannya sehingga dalam penerapannya terhindar dari tindakan Korupsi dan upaya preventif yang dilakukan KNPI ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap idealitas pembangunan di Sumba Barat Daya.
”Manfaatkan momentum ini untuk berdiskusi banyak hal, yang kurang di pahami bisa dimanfaatkan bersama untuk bertanya,” ujarnya.
Sementara Bupati Markus Dairo Talu dalam sambutannya mengapresiasi DPD KNPI yang telah menggagas dan memprakarsai kehadiran wakil Ketua KPK RI di SBD. Dan berharap diskusi yang berlangsung nanti bisa memberi manfaat bagi seluruh yang hadir.
Hadir dalam diskusi tersebut, Bupati Markus Dairo Talu dan wabup Ndara Tanggu Kaha, Bupati Sumba Barat Niga Dapawole, Bupati Sumba Tengah Umbu Bintang, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, para pimpinan OPD Lingkup Pemkab SBD, para camat dan kepala desa se-Kabupaten SBD. (PN)
Komentar Anda?
