PORTALNTT.COM, KUPANG – Konflik internal yang melanda Koperasi Kredit (Kopdit) Swasti Sari mulai menemukan titik terang. Dua pihak yang selama ini berselisih, Yohanes Sason Helan dan Wilhelmus Geri, akhirnya sepakat berdamai demi memulihkan pelayanan kepada 233 ribu anggota koperasi tersebut.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang difasilitasi Anggota DPR RI, Umbu Rudi Kabunang, di Kupang, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT.
Hasil pertemuan ini menjadi kabar baik bagi ribuan anggota yang selama kurang lebih tiga bulan mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan akibat konflik internal di tubuh koperasi.
Salah satu keputusan penting yang disepakati kedua pihak adalah pembentukan manajemen transisi untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan koperasi kembali berjalan.
Dalam struktur manajemen transisi tersebut, Imelda Anin disepakati sebagai General Manager (GM), didampingi Kasimirus Kopong sebagai Wakil GM I dan Ardi Tapobali sebagai Wakil GM II.
Kedua pihak juga menyepakati pembentukan jajaran pengawas baru yang terdiri dari Umbu Rudi Kabunang, Silvester Sili Laba, Oce Boymau, Frans Krowin, dan Leo Lata Open.
Umbu Rudi Kabunang mengatakan, dirinya bersyukur karena pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan anggota.
Menurut dia, perselisihan internal tidak boleh terus menghambat hak anggota untuk mendapatkan pelayanan dan mengakses dana mereka.
“Ini akibat kebesaran hati Yohanes Sason Helan dan Welem Geri. Kita mau anggota bisa akses keuangan mereka dan juga pihak bank bisa melakukan pelayanan,” ungkap Umbu Rudi seusai pertemuan.
Ia mengapresiasi sikap kedua pihak yang bersedia mengesampingkan perbedaan dan membuka ruang penyelesaian melalui kesepakatan bersama.
Umbu Rudi berharap, hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan keuangan Kopdit Swasti Sari dapat kembali normal, termasuk hubungan pelayanan dengan pihak perbankan.
Dengan kesepakatan ini, pemulihan pelayanan dan kepercayaan anggota menjadi agenda utama yang harus segera diwujudkan oleh manajemen transisi.
Kepentingan 233 ribu anggota diharapkan menjadi prioritas utama agar konflik internal tidak lagi menghambat aktivitas dan pelayanan koperasi.
