PORTALNTT.COM, KUPANG – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menyoroti persoalan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 7.462 anak yang masih buta huruf dan sekitar 13.000 anak tidak bersekolah di daerah tersebut.
Anita menilai, angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam memastikan setiap anak memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
Persoalan itu disampaikan Anita saat melakukan kunjungan ke SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Ia mengaku prihatin karena masih terdapat anak yang belum menguasai kemampuan dasar literasi, meskipun telah mengikuti pendidikan di sekolah formal.
“Kalau masih ada anak-anak yang buta huruf, bahkan berada di sekolah formal, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa hal ini masih terjadi?” kata Anita, dihadapan para guru dan orangtua, Jumat (30/10/2026).
Menurut dia, pemerintah selama ini telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dukungan tersebut antara lain melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), sertifikasi guru, serta program revitalisasi sekolah.
Namun, berbagai program itu perlu dievaluasi apabila masih ditemukan anak yang belum mampu membaca dan menulis.
Anita juga mempertanyakan bagaimana siswa dapat terus naik kelas hingga jenjang pendidikan menengah apabila kemampuan dasar tersebut belum dikuasai.
Menurut dia, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan fondasi penting bagi anak untuk mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan masa depan.
“Guru sudah mendapatkan gaji dan sertifikasi, dana BOS juga terus berjalan. Pemerintah sudah memberikan perhatian melalui berbagai program. Lalu, apa lagi yang kurang sehingga masih ada anak-anak kita yang buta huruf?” ujarnya.
Minta Data Kabupaten Kupang
Selain menyoroti kondisi di Sumba Barat Daya, Anita juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya persoalan serupa di Kabupaten Kupang.
Ia berencana meminta data kepada Pemerintah Kabupaten Kupang mengenai jumlah penduduk yang masih buta huruf dan anak-anak yang tidak bersekolah.
Menurut Anita, data tersebut penting untuk mengetahui kondisi pendidikan secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan.
“Saya akan bertemu dengan Bupati Kupang dan meminta agar data mengenai angka buta huruf serta jumlah anak yang tidak bersekolah disiapkan. Ini menjadi catatan penting bagi saya dalam kunjungan kerja kali ini,” katanya.
Anita menilai, pemerintah daerah perlu membuka data secara transparan agar persoalan pendidikan dapat ditangani bersama oleh pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C harus dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang belum memperoleh pendidikan secara memadai.
Evaluasi Anggaran dan Program Pendidikan
Anita menegaskan, persoalan anak buta huruf tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan.
Ia bahkan mengakui bahwa persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi dirinya sebagai anggota DPR RI yang turut memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan kebijakan dan anggaran pendidikan.
“Kalau sampai sekarang masih ada anak-anak yang buta huruf, berarti kita menghadapi persoalan serius. Saya sebagai anggota DPR RI juga harus mengevaluasi diri. Pemerintah, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, dan semua dinas terkait harus melihat kembali apa yang belum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Anita, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau banyaknya program yang dijalankan.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran dan program tersebut benar-benar memberikan hasil bagi peserta didik, terutama dalam penguasaan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah yang masih memiliki angka buta huruf tinggi.
Daerah yang belum menunjukkan kemajuan, menurut Anita, perlu mendapatkan evaluasi khusus untuk mengetahui penyebab persoalan dan menentukan langkah perbaikan.
“Jangan semuanya hanya dilihat dari anggaran yang diberikan. Kita harus melihat hasilnya. Kalau angka buta huruf tidak berkurang, berarti perlu ada evaluasi dan perhatian khusus,” katanya.
Bagi Anita, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama agar setiap anak di NTT memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan memiliki kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
