Bersama Kejaksaan, PTSP dan Disnaker, BPJS Kesehatan Terus Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – BPJS Kesehatan Cabang Kupang menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Rote Ndao pada hari, Senin (15/10). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas serta memperkuat hubungan antar lembaga terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan agar tercapai optimalisasi kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Forum ini dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Rote Ndao, dan dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao, Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Rote Ndao, BPJS Kesehatan Cabang Kupang, BPJS Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.

Pertemuan ini dibuka oleh Frengki M. Radja selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Dalam sambutannya, Frengki menyampaikan bahwa forum koordinasi ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program JKN-KIS, khususnya terhadap pendaftaran badan usaha ke dalam Program JKN-KIS.

Dalam pemaparannya, Fauzi Lukman Nurdiansyah selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan cakupan peserta dan pemberi kerja yakni melakukan kunjungan ke badan usaha dengan memberikan surat konfirmasi pendaftaran dan surat peringatan pendaftaran bagi badan usaha yang belum mendaftar, serta melakukan sosialisai kepada badan usaha bekerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.

“Kami juga akan membuat surat permohonan ke Kejaksaan untuk penerbitan Surat Kuasa Khusus bagi badan usaha yang tidak patuh dalam pendaftaran dan juga badan usaha yang menunggak iuran,” papar Fauzi.

Nikolas Palla selaku Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendata Badan Usaha di Kabupaten Rote Ndao yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada semua Badan Usaha yang ada di Kabupaten Rote Ndao bersama dengan pihak BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Rote Ndao agar setiap Badan Usaha mendaftar ke Program JKN-KIS,” tambahnya.

“Kami mengharapkan untuk setiap kegiatan sosialisasi kepada badan usaha, yang menghadiri kegiatan tersebut ialah pimpinan badan usaha atau orang yang dapat mengambil keputusan, bukan staff atau karyawan biasa,” ucap Frengki.

Disisi lain, Benay Forah selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao juga menyampaikan dukungannya atas Program JKN-KIS dengan memberikan persyaratan tambahan bagi badan usaha yang akan memperpanjang ijin usahanya.

“Setiap badan usaha yang akan memperpanjang Ijin SITU/SIUP harus sudah terdaftar ke dalam program JKN-KIS, beserta karyawannya,” ujarnya. (SE/ne)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60