PORTALNTT.COM, SOE – BPJS Kesehatan Cabang Atambua menyelenggarakan kegiatan pertemuan bersama perwakilan Polres dan satuan kerja TNI AD, TNI AL, dan TNI AU wilayah Timor Tengah Selatan (TTS) dalam rangka memutakhirkan data peserta JKN yang berasal dari TNI/POLRI, Kamis (16/06).
Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI/Polri dalam menyesuaikan data peserta, data gaji dan anggota keluarga pada masing-masing satuan kerja (satker) yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Rosaline Kolo mengatakan bahwa rekonsiliasi data peserta JKN antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI dan Polri sangat diperlukan untuk menunjang keakuratan data pada masterfile dan berdampak pada proses pelayanan peserta kepada TNI dan Polri.
Menurutnya, diperlukan terbaru terkait pendaftaran anggota baru, mutasi tambah kurang, update gaji, perubahan faskes ataupun golongan maupun yang pensiun atau meninggal.
“Saya sangat berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan ini maka pengelolaan kepesertaan Program JKN di wilayah TTS dapat berjalan baik. Ini perlu untuk mengecek ulang segera apakah ada dari selisih data tersebut merupakan data peserta yang belum dilaporkan kepada BPJS Kesehatan, seperti peserta bayi baru lahir atau penambahan peserta baru atau pindah satuan tugas, bahkan peserta yang sudah pensiun maupun meninggal dunia,” ujar Rosaline.
Kegiatan rekonsiliasi data ini diupayakan akan diselenggarakan secara rutin setiap enam bulan sekali. Selain untuk menyamakan data, pertemuan tersebut juga dilakukan untuk menyampaikan berbagai informasi terkini mengenai Program JKN. Termasuk hal yang sering ditanyakan, seperti keluarga tambahan, anak dari peserta JKN dan juga informasi penting lainnya. Salah satu informasi terbaru dari BPJS Kesehatan yaitu aplikasi Mobile JKN.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kasdim Kodim 1621/TTS, Mayor Jemi T. Nelwan menyampaikan bahwa akurasi data sangat dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan. Ia pun berpesan, setiap Prajurit TNI diharapkan untuk melaporkan setiap penambahan atau pengurangan anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan.
“Adanya pemuktahiran data ini sebagai kontrol kami juga khususnya di satuan kami. Kami melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal data anggota yang baru masuk maupun yang pindah satuan tugas. Saya berharap ke depannya kegiatan ini bisa terus dipertahankan sehingga seluruh anggota TNI maupun Polri bisa paham, sehingga kalaupun misalnya nanti ada anggota yang pindah satuan tugas, mereka bisa tahu aturannya bagaimana,” ujarnya. (ir)
