PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole membuka secara resmi Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Sumba Barat didampingi Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat membuka secara resmi Rapat Konsultasi TP PKK bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat, Selasa (28/11).
Hadir pada kegiatan pembukaan Rakon, Ketua, Wakil Ketua TP PKK dan jajaran tingkat Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten Sumba Barat, TP PKK tingkat Kecamatan dan TP PKK tingkat Desa se Kabupaten Sumba Barat.
Peserta Rapat Konsultasi adalah pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sumba Barat.
Bupati Sumba Barat dalam sambutannya menyambut baik diselenggarakannya Rapat Konsultasi TP PKK tingkat Kabupaten Sumba Barat.
“PKK sebagai organisasi perempuan adalah mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan program pemberdayaan perempuan harus mampu tampil membawa perubahan di bidang sosial kemasyarakatan di wilayah kerja masing-masing sesuai hierarki organisasi,” ungkapnya.
Bupati Dapawole menantang Organisasi PKK melakukan terobosan-terobosan untuk tujuan pemberdayaan 10 Program Pokok PKK, dengan tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
“Khusus kepada istri Kepala Desa yang adalah Ketua TP PKK Desa,Bupati Dapawole berpesan agar tidak ikut “mengintervensi pelaksanaan tugas Kepala Desa,” tegas Dapawole.
Lebih jauh Dapawole mengingatkan makna peringatan kepada para istri Kepala Desa agar turut serta membangun masyarakat di Desa masing-masing melalui kiprah program PKK, tetapi tidak ikut mengatur berbagai program yang merupakan kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada.
“Artinya adalah istri Kepala Desa mampu menempatkan diri sebagai mitra pemerintah Desa,tidak boleh menjadi sumber keresahan dan penyebab kegagalan seorang Kepala Desa,” pintah Dapawole.
Melalui kesempatan Rapat Konsultasi TP PKK, Bupati Sumba Barat meminta seluruh kader PKK dan para istri Kepala Desa ikut menyuarakan Program Hidup Hemat yang sedang digodok produk Peraturan Daerahnya.
Gerakan Hidup Hemat dilaksanakan untuk membatasi gaya hidup boros masyarakat tanpa menghilangkan warisan budaya adiluhung, tetapi bukan budaya yang boros.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Kepemimpinan Drs. Agustinus Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, S.P, atas dasar keprihatinan dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat Sumba Barat hampir tidak berdaya, bahkan warisan keluarga berupa tanah sawah dan tanah kering digadaikan bahkan dijual hanya karena ingin tampil dalam berbagai pesta rakyat atau pesta budaya, karena itu Bupati meminta dukungan semua pihak agar Gerakan Hidup Hemat segera dibuatkan PERDA dan dilaksanakan,” imbuh Bupati Dapawole. (DSBM/Mus)
Komentar Anda?
