PORTALNTT.COM, KUPANG – Langkah cepat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menangani dampak gempa bumi Flores mendapat apresiasi dari DPRD NTT.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (24/8/2026).
Wakil Ketua I DPRD NTT, Fernando Soares, secara khusus mengapresiasi langkah Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran pemerintah dalam merespons kondisi masyarakat terdampak gempa.
“Luar biasa, kami apresiasi semua langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur,” ujar Fernando.
Apresiasi itu disampaikan di tengah pemaparan Gubernur mengenai perkembangan penanganan bencana gempa Flores.
Sebelumnya, anggota DPRD NTT Alex Afong juga menyampaikan apresiasi sekaligus meminta penjelasan pemerintah terkait langkah yang telah dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan penanganan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa penanganan bencana sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026 melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga berbagai elemen masyarakat.
Menurut Gubernur, koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar bantuan dapat bergerak cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” kata Melki.
Tanggap Darurat Dievaluasi hingga 28 Agustus
Gubernur menjelaskan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi Flores ditetapkan selama 14 hari. Pemerintah akan melakukan evaluasi hingga 28 Agustus 2026 untuk menentukan apakah masa tanggap darurat perlu diperpanjang atau tidak.
Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Di sejumlah wilayah, kondisi masyarakat mulai berangsur stabil. Bahkan, beberapa titik pengungsian di Kabupaten Sikka mulai dikurangi setelah sebagian warga yang rumahnya dinyatakan aman kembali ke rumah dan beraktivitas.
“Sebagai contoh, misalnya kemarin di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkapnya.
Namun, Gubernur mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru kembali ke rumah sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan.
Menurut dia, verifikasi kelayakan rumah menjadi hal penting untuk memastikan keselamatan warga. Rumah yang dinilai tidak layak huni akan mendapatkan penanganan melalui skema hunian sementara (huntara) selama proses pemulihan berlangsung.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati,” jelasnya.
Pemprov Siapkan Tiga Skema Distribusi Bantuan
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengungkapkan tantangan distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Keterbatasan relawan dan kondisi medan membuat pemerintah harus menyiapkan pola distribusi yang lebih fleksibel.
Pemprov NTT kemudian menyiapkan tiga mekanisme.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk mengantar bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Kedua, menggunakan jasa ojek dan kendaraan pick up milik masyarakat setempat yang lebih memahami medan serta jalur menuju kampung-kampung terpencil.
Gubernur mengatakan, biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung BNPB.
“Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,” katanya.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian”. Skema tersebut memungkinkan kebutuhan masyarakat tetap dipenuhi meskipun proses administrasi dan pencairan anggaran pemerintah belum selesai.
Gubernur menegaskan, tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kekurangan kebutuhan dasar hanya karena bantuan pemerintah belum tiba.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegasnya.
Menurut Gubernur, mekanisme tersebut telah mulai diterapkan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada dan selanjutnya akan diperluas ke wilayah terdampak lainnya.
DPRD dan Pemprov Diminta Kawal Data Kerusakan
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kini mulai mempersiapkan pendataan kerusakan.
Gubernur menekankan bahwa akurasi data menjadi salah satu kunci untuk mempercepat dukungan pemerintah pusat bagi wilayah terdampak.
Pendataan tidak hanya mencakup rumah warga, tetapi juga fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya.
Karena itu, ia mengajak DPRD NTT, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan masyarakat bersama-sama memastikan data kerusakan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Apresiasi DPRD terhadap langkah pemerintah provinsi sekaligus menjadi sinyal pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penanganan bencana.
DPRD NTT dan Pemprov NTT diharapkan terus mengawal proses penanganan mulai dari masa tanggap darurat, distribusi bantuan, verifikasi kerusakan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar seluruh proses berjalan cepat, tepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Rapat Paripurna ke-85 tersebut juga memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
