PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Plt. Ketua umum partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Partai Golongan Karya (Golkar) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memberikan contoh kepada tempat-tempat lain bahwa partai Golkar ingin menyesuaikan diri dengan kemajuan sekarang yang namanya revolusi digital.
“Revolusi digital ini tidak hanya ada terutama di Kota Kupang ini saja, tetapi itu akan merambat ke tingkat desa-desa yang lain. Oleh karna itu kita melakukan konsolidasi organisasi sampai tingkat desa,” kata Mekeng saat melakukan konferensi pers bersama wartawan, bertempat di Milenium Ballroom, Rabu, (02/05/2018).
Lanjut Mekeng, Partai Golkar hari ini merupakan hari yang ketiga dalam melakukan rakerda. Isu dari pada rakerda adalah menkonsolidasi partai ini.
“Yang pertama konsolidasi kepengurusan. Kepengurusan partai ini mau mengkonsolidasi sampai pada tingkat desa karena untuk memenangkan pertarungan di dalam kontestasi politik. Kelengkapan-kelengkapan dari organisasi ini adalah kita mau pengurus desa itu orangnya harus ada, jangan sampai namanya ada tetapi orangnya tidak ada. Mungkin orangnya sudah meninggal, mungkin orangnya sudah pindah partai atau orangnya sudah merantau. Tetapi kita mau pengurus desa itu minimum lima, ketua, sekretaris, bendahara dan dan ketua-ketua yang lain. Dan itu harus ada nama dan nomor handphonenya,” kata ketua komisi XI DPR RI ini.
Mekeng berharap, ketua DPD I partai Golkar NTT bersama ketua ahli ITnya akan menset up satu aplikasi milik partai Golkar, sehingga pengurus desa bisa mengetahui segala macam kegiatan Golkar di tingkat pusat, ketua umum pusat punya statemen, kegiatan fraksi partai Golkar pusat.
“Kebijakan-kebijakan apa yang dipusat, itu pengurus desa harus tau. Untuk mengetahui semua itu yang pastinya ada orang pengurus desa yang mana harus tau dan pengurus desa harus punya handphone androit. Nanti android itu ada aplikasi khusus partai Golkar,” jelasnya.
Tambah Mekeng, khusus partai Golkar NTT sudah mempersiapkan partai yang modern, partai yang masuk dalam era 4G dan demokrasi digital.
“Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kegiatan yang dilaksanakan profesional pejabat dulu.
Oleh karena itu keputusan rakerda kemarin kita meminta kepada pengurus DPD I dan II untuk menkonsolidasikan kepengurusan sampai tingkat desa kerena itu satu juli harus lengkap. Kalau tidak lengkap akan dievaluasi. Bagaimana kita mau menangkan kontestasi politik kalau kita tidak menangkan konsolidasi kepengurusan,” tegas Mekeng.
Kegiatan rakerda ini, menurut Mekeng, kegiatan mandiri yang dibiayai oleh para peserta atau hadirin yang ada
“Kami ingin menunjukan bahwa partai ini partai yang demokratis. Bayangkan bapak, ibu datang ke kupang bayar ongkos, bayar kegiatan ini. itu rasanya bapak ibu benar-benar memiliki partai yang ada,” tutup Mekeng. (Willy)