PORTALNTT.COM, KUPANG – Status Mokrianus Imanuel Lay sebagai anggota DPRD Kota Kupang dipastikan tetap sah setelah Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengabulkan seluruh permohonan penyelesaian perselisihan internal yang diajukannya.
Keputusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan pemberhentian dan usulan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Mokris Lai yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.
Penasihat Hukum (PH) Mokris Lai, Rian Van Frits Kapitan, menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan penyelesaian perselisihan internal yang diajukan Mokris kepada Dewan Kehormatan Partai Hanura pada 5 Oktober 2026.
Menurut Rian, Dewan Kehormatan yang menjalankan fungsi penyelesaian perselisihan internal partai telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan Mokris. Dalam putusan tersebut, Dewan Kehormatan juga membatalkan keputusan pemberhentian dan usulan PAW yang sebelumnya diterbitkan.
“Permohonan Pak Mokris dikabulkan untuk seluruhnya. Dewan Kehormatan juga membatalkan keputusan pemberhentian dan usulan PAW yang telah diterbitkan sebelumnya,” kata Rian pada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Keputusan tersebut diperkuat dengan Nota Organisasi Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor 009 Tahun 2026 tertanggal 9 November 2026 dan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKP 565/DPP-Hanura/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
Rian menegaskan, dengan terbitnya kedua dokumen tersebut, tidak ada lagi dasar keputusan internal partai untuk memberhentikan Mokris maupun melanjutkan usulan PAW yang sebelumnya telah dikirimkan ke DPRD Kota Kupang.
“Artinya, tidak ada lagi keputusan pemberhentian dan tidak ada lagi usulan pergantian antarwaktu terhadap Pak Mokris. Beliau tetap sah sebagai kader Partai Hanura dan anggota DPRD Kota Kupang,” ujarnya.
Atas keputusan tersebut, Rian menyampaikan apresiasi kepada Dewan Kehormatan Partai Hanura yang telah memeriksa dan menyelesaikan permohonan perselisihan internal sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apresiasi juga disampaikan kepada Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal DPP Hanura yang telah menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan.
Secara khusus, Mokris melalui penasihat hukumnya menyampaikan terima kasih kepada Osman Sapta Odang yang menyerahkan langsung keputusan tersebut kepadanya.
Dalam penyerahan itu, Osman Sapta Odang disebut berpesan agar Mokris kembali menjalankan tugas dan mengabdikan diri untuk pembangunan daerah.
DPD Hanura NTT Diminta Segera Bersurat ke DPRD
Rian menjelaskan, dalam surat keputusan DPP Partai Hanura terdapat perintah kepada DPD Partai Hanura Provinsi NTT untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Karena itu, DPD Hanura NTT diharapkan segera menyampaikan surat resmi kepada DPRD Kota Kupang mengenai pencabutan atau pembatalan usulan pemberhentian dan PAW terhadap Mokris Lai.
“Kami tidak mengetahui secara pasti apakah surat tersebut sudah diteruskan ke DPRD Kota Kupang. Namun, dalam keputusan DPP jelas ada perintah kepada DPD Hanura NTT untuk melaksanakan keputusan tersebut. Karena itu, DPD harus menyurati DPRD Kota Kupang bahwa usulan pemberhentian dan PAW telah dicabut atau dibatalkan,” kata Rian.
Ia juga mengapresiasi sikap Ketua DPRD Kota Kupang yang sebelumnya menunda pelaksanaan proses PAW terhadap Mokris.
Menurut Rian, penundaan tersebut merupakan langkah bijak karena saat itu Mokris masih menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan internal di tingkat partai.
Singgung Dugaan Uang dalam Proses PAW
Dalam kesempatan yang sama, Rian turut menyinggung informasi mengenai dugaan adanya sejumlah uang yang dikeluarkan untuk melancarkan proses pemberhentian dan PAW Mokris Lai.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut. Namun, berdasarkan isu yang berkembang, terdapat dugaan pemberian uang hingga Rp400 juta kepada pihak tertentu dengan janji bahwa Mokris akan diberhentikan dan calon penggantinya akan menduduki kursi DPRD Kota Kupang.
Menurut Rian, apabila informasi tersebut benar, pihak yang menyerahkan uang dengan iming-iming kepastian PAW justru berpotensi menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan.
“Kalau ada pihak yang menjanjikan bahwa Pak Mokris akan diberhentikan dan calon penggantinya akan menjadi anggota DPRD, kemudian meminta uang, misalnya Rp400 juta, tetapi pada akhirnya tidak terjadi, maka patut diduga ada unsur tindak pidana penipuan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Rian menyarankan calon pengganti Mokris yang merasa dirugikan untuk melaporkan dugaan tersebut kepada Polda NTT agar dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
“Kami menyarankan agar calon pengganti Pak Mokris melaporkan dugaan tindak pidana penipuan itu langsung ke Polda NTT apabila memang merasa dirugikan,” katanya.
Meski demikian, Rian menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan transaksi uang tersebut masih sebatas isu yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Dengan adanya keputusan Dewan Kehormatan dan DPP Partai Hanura, pihaknya berharap seluruh jajaran partai, termasuk DPD Hanura NTT, segera menjalankan keputusan tersebut sehingga tidak lagi terjadi ketidakpastian mengenai status Mokris Lai sebagai anggota DPRD Kota Kupang.
