Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao kembali menunjukkan komitmen dan kinerja nyata dalam menjalankan fungsi legislasi. Bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, DPRD berhasil menuntaskan pembahasan dan menyepakati sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh pihak DPRD dan Pemerintah Daerah pada Jumat (13/11/2026).
Capaian ini menjadi bukti keseriusan DPRD Rote Ndao dalam mengawal agenda pembangunan daerah melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, sekaligus memastikan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memiliki landasan hukum yang jelas.
Dalam persetujuan Ranperda APBD Induk 2027, Pemerintah Daerah diwakili Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan. Sementara DPRD diwakili Ketua DPRD Alfret Saudila bersama Wakil Ketua DPRD Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah.
Selain APBD Induk 2027, delapan Ranperda lainnya yang berhasil diselesaikan pembahasannya mencakup berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, peningkatan pendapatan daerah hingga pelayanan kepada masyarakat.
Delapan Ranperda tersebut meliputi:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2046.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
6. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penyelenggaraan Angkutan.
8. Penyelenggaraan Parkir.
DPRD Perkuat Fondasi Regulasi Pembangunan Daerah
Tuntasnya pembahasan sembilan Ranperda ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi regulasi pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Ranperda tentang APBD Induk 2027 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta alokasi pembiayaan berbagai program pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Sementara itu, perubahan regulasi terkait pemerintahan desa diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Penetapan RTRW 2026–2046 menjadi pijakan strategis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah untuk jangka panjang. Di sisi lain, Ranperda tentang pembangunan industri, pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan angkutan serta parkir juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan menyelesaikan pembahasan sembilan Ranperda tersebut sekaligus memperlihatkan peran strategis DPRD dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tanpa mengesampingkan tanggung jawab kelembagaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Masuk Tahap Harmonisasi dan Evaluasi
Meski telah memperoleh persetujuan bersama, sembilan Ranperda tersebut masih harus melewati tahapan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama, Pemerintah Daerah akan menyampaikan Ranperda tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menjalani proses harmonisasi dan evaluasi, paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan berita acara.
Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan substansi setiap Ranperda telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum diproses menuju penetapan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Dengan tuntasnya pembahasan sembilan Ranperda tersebut, DPRD Kabupaten Rote Ndao kembali memperlihatkan kontribusi strategisnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Capaian ini diharapkan tidak berhenti pada lahirnya regulasi semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong percepatan pembangunan, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
