Oleh: Fary Francis Owner Bintang Timur Atambua FC | Salah Satu Voters KLB PSSI NTT
PORTALNTT.COM, KUPANG – Penundaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 7 November menjadi 3 Desember 2026 patut dicermati lebih jauh. Persoalannya bukan sekadar perubahan tanggal, melainkan keputusan memperpanjang tahapan pemilihan ketika seluruh proses sebelumnya telah disusun secara sistematis dan memasuki fase akhir.
Berdasarkan agenda awal, tahapan pemilihan telah dimulai sejak Oktober 2026. Sosialisasi berlangsung pada 3–7 Oktober, pendaftaran bakal calon 11–17 Oktober, verifikasi 18–19 Oktober, penetapan calon tetap 27 Oktober, serta penyerahan mandat voters dijadwalkan pada 28 Oktober hingga 1 November. Seluruh proses tersebut bermuara pada pemungutan suara yang semula dijadwalkan 7 November 2026.
Artinya, kontestasi kepemimpinan Asprov PSSI NTT sebenarnya telah memasuki tahapan akhir. Situasi semakin menarik setelah tim Fernando J.L.O. Soares mengklaim telah mengantongi dukungan 21 dari total 35 voters. Jika klaim tersebut benar dan seluruh mandat dinyatakan sah, Fernando berada pada posisi mayoritas yang cukup kuat.
Namun, melalui surat tertanggal 4 November 2026, panitia mengubah jadwal kongres menjadi 3 Desember sekaligus memperpanjang masa penyerahan mandat hingga 30 November.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan dasar perubahan jadwal, terutama karena perpanjangan waktu dalam sebuah kontestasi berpotensi memengaruhi konfigurasi dukungan yang telah terbentuk.
Sebagai Owner Bintang Timur Atambua FC sekaligus salah satu voters, saya secara pribadi merasa prihatin dan kecewa atas penundaan tersebut. Kami tentu menghormati kewenangan PSSI Pusat dan Komite Pemilihan. Namun, kekecewaan ini muncul karena seluruh tahapan telah berjalan dan para pemilik suara telah mempersiapkan diri mengikuti proses demokrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Penyesuaian jadwal dalam organisasi memang dimungkinkan sepanjang memiliki alasan dan dasar aturan yang jelas. Akan tetapi, keputusan memperpanjang tahapan pemilihan harus disertai penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya ruang untuk mengubah peta dukungan atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Demokrasi organisasi bukan hanya tentang terselenggaranya pemilihan, tetapi juga menyangkut konsistensi aturan, keterbukaan proses, kesetaraan perlakuan terhadap kandidat, serta penghormatan terhadap hak suara para pemilih.
Karena itu, PSSI Pusat dan Komite Pemilihan perlu menjelaskan secara terbuka alasan penundaan KLB, dasar perpanjangan penyerahan mandat voters, serta konsekuensi perubahan jadwal terhadap tahapan yang telah dilaksanakan. Kepastian aturan menjadi penting agar seluruh kandidat dan pemilik suara memperoleh perlakuan yang sama.
NTT membutuhkan kepemimpinan sepak bola yang mampu mempersatukan organisasi, membangun tata kelola yang sehat, dan menyiapkan fondasi prestasi. Tantangan ke depan semakin besar, terlebih NTT bersama NTB akan menghadapi agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Pada akhirnya, kongres harus menjadi ruang demokrasi untuk menentukan pemimpin berdasarkan suara yang sah dan proses yang adil, bukan momentum untuk mengatur ulang peta dukungan.
Sepak bola NTT tidak sekadar membutuhkan ketua baru. Lebih dari itu, sepak bola daerah ini membutuhkan demokrasi organisasi yang sehat, persatuan, transparansi, dan kepemimpinan yang benar-benar berorientasi pada prestasi.
