Tanggapan DPD Demokrat NTT Atas Pernyataan Sikap Kader Yang Membelot Dukung Moeldoko

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Sejak dilaksanakan Konfrensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, perseteruan antara Kubu yang mendukung Moeldoko dan Agus Harimurti Yudohyono (AHY) kian memanas.

Saling klaim terjadi, namun yang pastinya secara de jure diakui pemerintah Partai Demokrat di bawah Ketua Umum AHY adalah yang sah secara konstitusi.

Pada level DPD dan DPC mulai terjadi perpecahan. Ada sejumlah kader yang memilih bergabung dengan kubu Moeldoko. Tapi secara umum banyak kader yang lebih memilih tetap setia pada AHY sebagai ketua umum yang sah dan diakui pemerintah.

Di NTT, Dewan Pimpinan Daerah dan 22 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur melakukan deklarasi menolak hasil kongres luar biasa Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Deklarasi tersebut sekaligus menyampaikan sikap bahwa seluruh pengurus DPD dan DPC hingga PAC (Pegurus Anak Cabang) partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur seutuhnya mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua Umum partai Demokrat yang sah hasil kongres 15 Maret 2020 di Jakarta.

Namun dalam perjalanan waktu, tiba-tiba ada seorang Paul Papa Resi kader Demokrat yang jelas-jelas menyatakan sikap seperti dilansir beberapa media bahwa dirinya memilih bergabung dengan kubu Moeldoko.

DPD Demokrat NTT, melalui rilis resmi yang disampaikan sekretaris DPD Demokrat NTT, Ferdinandus Leu angkat bicara dan menanggapi sikap salah satu kadernya yang memilih bergabung dengan kubu Moeldoko.

Menurut Ferdinandus Leu, saudara Paul Papa Resi, SH adalah kader Partai Demokrat, namanya tercatat sebagai Wakil Ketua II BPOKK DPD NTT berdasarkan SK No. 323/SK/DPP.PD/DPD/VII/2018. Namun yang bersangkutan sudah jarang aktif baik menghadiri rapat-rapat maupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai, karena pindah domisili ke Soe, TTS.

Terhadap pengakuannya sendiri, bahwa dia adalah salah satu pendukung KLB bahkan turut menghubungi kader-kader di NTT untuk menghadiri KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, menurut Ferdi tentu DPD hargai sebagai hak pribadinya. Malah kami berterima kasih atas pengakuan terbuka yang bersangkutan, sehingga memudahkan kami untuk menyikapinya.

“Nama yang bersangkutan memang disebut-sebut dan dilaporkan ke DPD PD NTT, seperti halnya beberapa nama kader kami lainnya, namun hingga kini belum kami sikapi karena, sebagaimana telah berulang kali kami katakan, kami sedang dalam tahap penyelidikan dugaan keterlibatan kader-kader dari NTT dalam KLB Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara,” jelas putra Lembata ini, Jumat (19/3).

Diakuinya, pihak DPD melarang kader-kader di NTT terlibat dalam KLB karena ilegal dan inkonstitusional. Termasuk telah menerbitkan dan mempublikasikan Maklumat DPD Partai Demokrat NTT beberapa hari lalu.

“Dasar kami melarang, menertibkan dan menegakkan disiplin kader adalah karena kami (kubu Kongres V, Maret 2020) merupakan pengurus partai yang sah lantaran telah terdaftar di Kemenkumham dan secara de jure diakui pemerintah,” ungkapnya.

KLB secara de facto ada namun kata Ferdi kami tolak karena ilegal dan inkonstitusional. Sudah sering kami kemukakan ke publik beragam cacat KLB, mulai dari legal standing penyelenggara (mereka sudah bukan anggota partai) hingga keabsahan peserta dan kuorum (tidak memenuhi ketentuan AD/ART).

“Hingga saat ini kepengurusan Partai Demokrat yang legal dan sah adalah hasil Kongres V di Jakarta, 15 Maret 2020, termasuk kepengurusan di daerah (DPD dan DPC) yang eksis saat ini. Di luar itu jelas ilegal atau abal-abal; dan tentu akan kami lawan,” tegas Ferdi.

Lantaran sudah mengaku secara terbuka atas kemauan sendiri, maka sikap DPD kata Ferdi, saudara Paul Papa Resi, SH akan kami laporkan ke Dewan Kehormatan (Wanhor) DPD PD NTT. Apakah yang bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi atau langsung diberi sanksi, kami serahkan sepenuhnya ke Wanhor. Kewenangan untuk itu ada di Wanhor.

“Sesuai ketentuan AD/ART Partai Demokrat, sanksi dapat berupa peringatan (lisan/tertulis), pemberhentian dari pengurus, hingga pemberhentian dari keanggotaan. Saya tidak mau berandai-andai tentang sanksi. Sepenuhnya kami serahkan kepada Wanhor,” pungkasnya.

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *