Oleh: Gerrald Andhika Muni Rasi
(Mahasiswa prodi ilmu politik universitas nusa cendana)
Sejak awal, perlu ditegaskan bahwa Kota Kupang sedang menghadapi krisis air yang nyata, namun belum ditangani dengan tingkat keseriusan yang memadai. Ini bukan sekadar persoalan musiman atau keluhan warga semata, melainkan ancaman jangka panjang yang berpotensi mengganggu kehidupan ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat.
Kupang merupakan salah satu kota dengan curah hujan paling rendah di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Kupang, memiliki musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Artinya, ketersediaan air secara alami memang sudah terbatas. Namun, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga oleh kebijakan yang belum cukup antisipatif.
Di lapangan, distribusi air bersih di Kupang masih belum merata. Banyak warga masih bergantung pada air tangki atau sumur dengan kualitas yang tidak selalu terjamin. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa laporan terakhir juga menunjukkan bahwa akses terhadap air layak di wilayah NTT masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini memaksa sebagian masyarakat mengeluarkan biaya lebih hanya untuk mendapatkan air bersih—sesuatu yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang mudah diakses.
Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan perkotaan di Kupang semakin meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air. Sayangnya, peningkatan ini tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur air yang memadai. Akibatnya, krisis ini berkembang layaknya “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi persoalan yang lebih serius.
Yang lebih mengkhawatirkan, isu krisis air belum mendapat perhatian yang cukup dalam ruang diskusi publik. Padahal, dampaknya sangat mendasar. Air tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga menyangkut sanitasi, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sering kali, persoalan ini kalah prioritas dibanding isu lain yang dianggap lebih mendesak.
Oleh karena itu, sejumlah langkah konkret perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan dan penguatan infrastruktur air, termasuk optimalisasi sumber air baku serta pemanfaatan teknologi penyimpanan seperti reservoir atau embung. Kedua, kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air perlu terus ditingkatkan, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari. Ketiga, transparansi data dan perencanaan harus diperkuat agar publik mengetahui skala persoalan serta langkah-langkah yang sedang ditempuh untuk mengatasinya.
Singkatnya, krisis air di Kota Kupang bukan lagi ancaman yang akan datang, melainkan realitas yang sedang terjadi namun belum sepenuhnya disadari. Jika terus diabaikan, dampaknya akan semakin luas dan sulit dikendalikan. Sudah saatnya persoalan ini ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar catatan pinggir dalam agenda pembangunan kota.
