PORTALNTT.COM, ROTENDAO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diduga tidak mematuhi Protokol Kesehatan di era normal baru (New Normal) dalam melakukan sosialisasi programnya di aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Rote Ndao, pada Kamis (17/9/2020).
Pasalnya, terpantau langsung oleh media ini bahwa sosialisasi program unggulan dari Pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menghadirkan ratusan orang Tenaga Kontrak Daerah dan guru-guru Honor Komite dari hampir semua sekolah di Rote Ndao ini terkesan mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak jaga jarak, ada pula yang tidak memakai masker dan parahnya lagi tidak ada ijin resmi dari Aparat Keamanan (TNI/POLRI) Kab. Rote Ndao, ataupun dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Rote Ndao.
Padahal di Rote Ndao sudah diberlakukan beberapa ketentuan protokoler kesehatan terkait keramaian seperti itu. Bahkan di banyak desa, jika masyarakat hendak membuat pesta nikah saja harus ijin pada pemerintah setempat dan jumlah tamu undangan pun sangat dibatasi (maksimal 50 orang).
Kehadiran dua orang perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan yang juga diduga datang dari Zona Merah dan baru tiba di Kab. Rote Ndao pada, Kamis (17/9/2020) dan langsung melakukan kegiatan sosialisasi ini pun patut diduga tidak terpantau oleh Tim Gugus Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Rote Ndao. Padahal di era New Normal ini, salah satu protokolnya adalah jika ada orang dari Zona Merah juga yang Non KTP Rote Ndao harus mengisi suatu formulir untuk didata dan dipantau keberadaannya di wilayah Rote Ndao.
Seorang Petugas BPJS Ketenagakerjaan yakni Febrian, yang hadir melakukan sosialiasi tersebut ketika dikonfirmasi oleh media ini, menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tau akan ada keramaian atau kerumunan massa seperti ini.
“Kami juga tidak tau akan jadi ramai begini, karena kami konfirmasi lewat hp dengan pihak Disnaker Rote bahwa kami sebenarnya mau sosialisasi program kami dengan beberapa perwakilan Tenaga Kontrak saja,” ungkap Febrian.
Terhadap hal tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi B DPRD Kab. Rote Ndao, Denison Moy. Menurutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas yang terkait dengan kegiatan tersebut seharusnya tetap memperhatikan protokoler kesehatan guna membatasi dan menghentikan penyebaran virus corona.
“Kalo mereka (pihak BPJS) datang dari Zona Merah maka harusnya Tim Gugus diharapkan bisa turun langsung pantau mereka. Seandainya mereka itu ada yang terpapar, bayangkan berapa banyak warga Rote yang berpotensi terpapar virus corona dari mereka. Berapa banyak biaya lagi yang dibutuhkan untuk tangani jika banyak warga kita yang terpapar ?.” ungkap Deni Moy.
“Kita semua di wajibkan untuk taati protokoler kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak, dll. Agenda mereka itu ada sinerginya dengan pemda, maka harusnya pemda juga bisa mempersiapkan agar agenda itu berjalan pun tetap dalam tatanan protokoler kesehatan,” lanjut Deni Moy, menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai (Disnakertrans) Kab. Rote Ndao, Drs. Fredrik Haning saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya menjelaskan, pihaknya hanya diminta untuk bantu fasilitasi tempat sosialisasi saja.
“Saya juga kaget jadi ramai seperti ini. Karena mereka (pihak BPJS Ketenagakerjaan) sebagai pembuat kegiatan ini hanya minta dibantu sediakan tempat saja. Itupun cuma konfirmasi lewat telpon. Jadi saya juga pikirnya mereka sudah siapkan semua hal teknis terkait ijin keramaian dan lainnya,” jelas Fredrik pada media ini.
Untuk diketahui, kehadiran perwakilan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Disnakertrans Rote Ndao pada Kamis (17/9/2020) adalah untuk memberikan sosialisasi bagi para Tenaga Kontrak Daerah dan Guru – Guru Honor Komite di Rote Ndao untuk bergabung dan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Penulis: Daniel Timu
Editor: Jefri Tapobali
Komentar Anda?
